Bank Umum Wajib Buka Pembentukan Suku Bunga Dasar Kredit

Ilustrasi OJK. (Dok. JawaPos.com)

JawaPos.com–Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan aturan terkait transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK) melalui Peraturan OJK (POJK) Nomor 13/2024. Regulator industri keuangan itu mendorong efisiensi penetapan suku bunga perbankan guna mendukung pembiayaan perekonomian. Beleid tersebut berlaku sejak diundangkan, yaitu pada 12 Agustus 2024.

Penerbitan POJK 13/2024 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan sektor keuangan (UU PPSK). Bank umum wajib melakukan transparansi SBDK untuk mendorong efisiensi penetapan suku bunga perbankan. SBDK digunakan sebagai indikasi suku bunga efektif terendah yang mencerminkan harga pokok dana untuk kredit (HPDK), overhead cost, dan margin. Untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penetapan suku bunga kredit.

”Sehingga menimbulkan kepercayaan pada mereka yang punya kepentingan untuk memahami penyusunan perkreditan masing-masing (bank umum). Yang pada gilirannya juga bisa melihat perbandingan (suku bunga kredit) bank lainnya,” ucap Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar.

POJK 13/2024 juga mengatur penyusunan SBDK bank umum agar mempertimbangkan suku bunga acuan dari otoritas yang berwenang seperti BI rate dan suku bunga penjaminan LPS. Serta, melihat perkembangan kondisi ekonomi. Wajib bagi bank umum memelihara informasi SBDK secara historis setidaknya dalam 5 tahun terakhir.

Bila terdapat kesalahan pengumuman SBDK dikenakan sanksi bergradasi. Mulai dari peringatan tertulis, pembatasan usaha, bahkan denda sampai dengan Rp 15 miliar. OJK berharap, penerbitan aturan tersebut dapat meningkatkan tata kelola perhitungan, pengumuman, dan penyampaian SBDK. Dalam rangka meningkatkan keterbandingan edukasi dan perlindungan konsumen, serta transmisi kebijakan moneter.

”Yang pasti tidak ada yang tersembunyi dari rumusan (pembentukan suku bunga kredit bank umum) dan kemudian bisa dibandingkan dengan yang lain. Jadi masyarakat yang ingin memiliki akses perbankan bisa mencari yang cocok dan bisa diterima dengan perhitungan visibility dan risikonya,” jelas Mahendra.

Corporate Secretary PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Teuku Ali Usman mendukung kebijakan dari OJK. Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap transparansi suku bunga yang ditawarkan perbankan. Meski, dalam penentuan suku bunga akan bergantung pada likuiditas.

”Dengan mempertimbangkan strategi pengembangan usaha dan kondisi eksternal. Termasuk perkembangan suku bunga acuan di pasar global dan domestik,” ucap Ali kepada Jawa Pos.

Direktur Keuangan dan Strategi Bank Mandiri Sigit Prastowo menyampaikan, likuiditas bank masih sangat mencukupi. Tecermin dari capital adequacy ratio (CAR) sebesar 79,7 persen. Pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) secara konsolidasi sebesar 15,4 persen year-on-year (YoY) mencapai Rp 1.651 triliun pada semester I 2024. Didorong peningkatan dana murah sebesar 17,9 persen YoY. 

Pencapaian tersebut ditopang pertumbuhan giro yang mencatatkan peningkatan 23 persen YoY menjadi Rp 612 triliun. Serta tabungan yang naik 13,4 persen YoY menjadi Rp 626 triliun.

”Kami optimistis strategi untuk tumbuh di ekosistem korporasi dan value chain atau bisnis turunan menjadi kunci Bank Mandiri untuk tumbuh berkualitas,” ungkap Sigit dalam public expose.