APBN Surplus Rp 31,3 Triliun per Januari 2024

ILUSTRASI. Gedung Kementerian Keuangan.

JawaPos.com - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali mencatatkan kinerja positif. APBN tercatat surplus Rp 31,3 triliun per Januari 2024.

Suahasil Nazara mengatakan, posisi surplus tersebut setara dengan 0,14 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB). "APBN 2024 hingga akhir Januari mencatatkan surplus sebesar Rp 31,3 triliun atau 0,14 persen PDB, dengan keseimbangan primer tercatat positif sebesar Rp 61,4 triliun. Pembiayaan anggaran on-track, dengan reallisasi pembiayaan utang Rp 107,6 triliun," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA edisi Januari 2024, Kamis (22/2).

Untuk diketahui, surplus APBN berarti pendapatan atau penerimaan lebih besar dibandingkan dengan jumlah pengeluaran pemerintah. Suahasil merinci, surplus ini didorong oleh realisasi pendapatan negara sampai dengan Januari 2024 mencapai Rp 215,5 triliun, atau 7,7 persen dari target APBN. Penerimaan pajak mencapai Rp 149,25 triliun atau 7,5 persen dari target APBN.

Penerimaan pajak terutama ditopang PPh nonmigas dan PPN dan PPnBM yang masing-masing mencatatkan realisasi Rp 83,69 triliun dan Rp 57,76 triliun. Sektor perdagangan dan industri pengolahan menyumbang kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak, masing-masing dengan porsi 26,6 persen dan 26,2 persen.

"Tren penerimaan pajak yang meningkat menunjukkan kondisi perekonomian Indonesia konsisten tumbuh," jelasnya.

Sementara itu, penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp 22,9 triliun atau 7,1 persen dari target APBN, sebagaimana sesuai dengan pola tahun-tahun sebelumnya. Penerimaan cukai, bea masuk, dan bea keluar masing-masing mencapai Rp 17,9 triliun, Rp 3,9 triliun, dan Rp 1,2 triliun.

"Kinerja PNBP hingga akhir Januari 2024 cukup baik, mencapai Rp 43,3 triliun atau 8,8 persen dari target APBN," imbuhnya.

Sedangkan realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp 184,2 triliun, setara 5,5 persen dari target APBN yang sebesar Rp 3.325,1 triliun. Realisasi itu diperoleh dari belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp 96,4 persen atau 3,9 persen dari target APBN yang sebesar Rp 2.467,5 triliun.

Realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) terdata sebesar Rp 44,8 triliun, sementara belanja non-K/L Rp 51,6 triliun. "Lalu, realisasi transfer ke daerah (TKD) mencapai Rp 87,8 triliun atau 10,2 persen terhadap APBN senilai Rp 857,6 triliun," tandasnya.

Editor: Estu Suryowati