APBN Surplus Delapan Bulan Beruntun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

JawaPos.com - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali mencetak surplus. APBN secara konsisten mencatat surplus sepanjang delapan kali berturut-turut sejak awal tahun ini.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, per Agustus 2023, APBN tercatat surplus Rp 147 triliun. "Kinerja APBN masih cukup solid dan kuat. Sampai dengan Agustus masih surplus Rp 147 triliun atau 0,70 persen dari PDB. APBN yang sehat dan kuat bisa melindungi masyarakat dan menjaga momentum ekonomi untuk tumbuh dan pulih," ujarnya pada konferensi pers, Rabu (20/9).

Ani -sapaan Menkeu- memerinci, surplus itu disebabkan karena pendapatan negara Rp 1.821,9 triliun lebih besar dibanding belanja negara yang mencapai Rp 1.674,7 triliun.

Dari sisi pendapatan negara yang mencapai Rp 1.821,9 triliun itu tercatat sudah 74 persen dari target. Adapun target pendapatan tahun ini mencapai Rp 2.463 triliun.

Pendapatan negara itu disumbang oleh penerimaan perpajakan yang mencapai Rp 1.418,5 triliun. Rinciannya yakni penerimaan pajak Rp 1.247 triliun dan kepabeanan dan cukai Rp 171,6 triliun. Serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 402,8 triliun.

"Penerimaan pajak Januari-Agustus 2023 tumbuh positif, terutama didukung kinerja kegiatan ekonomi yang baik," jelas Menkeu.

PBB dan pajak lainnya terkontraksi akibat pergeseran pembayaran PBB migas, sedangkan PPh migas mengalami kontraksi sebagai dampak moderasi harga minyak bumi. Kinerja penerimaan melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Ini terutama dipicu turunnya harga komoditas secara signifikan, penurunan nilai impor, dan tidak berulangnya kebijakan PPS.

Ke depannya, Menkeu menyebut bahwa penerimaan pajak akan mengikuti fluktuasi variabel ekonomi makro. Terutama harga komoditas, konsumsi dalam negeri, belanja pemerintah, aktivitas impor, dan variabel lainnya.

"Kita harus waspada terhadap tren pertumbuhan penerimaan yang menunjukkan adanya perlambatan," imbuh dia.

Dari sisi belanja negara yang mencapai Rp 1.674,7 triliun itu tercatat sudah 54,7 persen dari target. Tahun ini, pemerintah menetapkan target belanja negara sebesar Rp 3.061,2 triliun.

Bendahara Negara memerinci, belanja K/L mencapai Rp 581,6 triliun. "Ini dipengaruhi percepatan penyelesaian infrastruktur prioritas, pelaksanaan pembangunan IKN, penyaluran berbagai bansos, serta dukungan persiapan pelaksanaan pemilu," jelas dia.

Kemudian belanja non K/L Rp 589,1 triliun. Ini terdiri atas realisasi subsidi dan kompensasi (BBM dan listrik), program Kartu Prakerja, serta subsidi pupuk. Selain itu, Transfer ke Daerah mencapai Rp 503,9 triliun.

Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata menambahkan, untuk belanja pemilu, pagu anggaran yang ditetapkan yakni mencapai Rp 30 triliun. Dari jumlah total itu, sudah terealisasi sekitar Rp 14 triliun. "Jadi, realisasinya mencapai 46,7 persen," jelas dia.

Adapun rinciannya yakni realisasi melalui KPU dan Bawaslu sebesar Rp 12,6 triliun (dari pagu Rp 23,8 triliun). Serta realisasi melalui 14 K/L lain sebesar Rp 1,4 triliun (dari pagu Rp 6,2 triliun).