Kebut Proyek Strategis Nasional, Ganjar: 100 Persen Lahan untuk Bendungan Bener Sudah Diukur

JawaPos.com- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyampaikan pengukuran lahan warga di wilayah sekitar Bendungan Bener di Desa Wadas, Kabupaten Purworeko, Jawa Tengah sudah mencapai 100 persen. Adapun Bendungan Bener ini termasuk dalam 37 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ada di Provinsi Jawa Tengah.

"Alhamdulillah sudah 100 persen pemiliknya diukur semua. Tapi ada catatan, karena pada saat pengukuran di awal itu sebagian ada yang belum setuju dan tidak ikut menyaksikan. Maka ada batas yang sekarang agak overlapping, ini coba kita selesaikan," kata Ganjar dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Jakarta, Senin (17/7).

Selain itu, Ganjar juga menyebut saat ini komunikasi antara pemerintah dan warga sudah membaik dari yang sebelumnya sempat berkonflik. Ketua Keluarga Alumni Gadjah Mada (Kagama) ini mengklaim bahwa komunikasi saat ini sudah dilakukan dengan nyaman dan intens.

Hal itu bisa dicapai, diantaranya karena Pemprov Jateng telah memberikan sejumlah hal yang diminta warga. Mulai dari membangun talud hingga memberi pelatihan kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

"Apa yang mereka minta sebelum proyek ini selesai, Pak Ganjar tolong talud yang diperbaiki, jalan saya diperbaiki, ibu-ibu dilatih UMKM, anak-anak diberikan fasilitas. Kita kasih semuanya dan itu yang bikin kita bisa berkomunikasi dengan nyaman dan mereka berkomunikasi dengan saya intens sekarang," jelasnya.

Meski begitu, Ganjar mengakui bahwa masih ada beberapa warga yang belum sepenuhnya setuju. Hal itu disebabkan adanya permasalahan data, yakni overlapping dari beberapa tanah yang diukur.

"Kemarin itu yang problem utamanya sebenarnya yang overlap data, data tanah. Kalau mereka yang diukur dengan BPN semua sudah diukur 100 persen, maka saya senang sekali ketika kemudian mereka semuanya mau diukur, mau diukur itu buat saya sudah bagus," ujar Ganjar.

"Teman teman yang menolak sudah ketemu dengan saya dan kita bicara pada bagaimana cara menyelesaikan yang baik. Tapi seandainya ada yang belum tidak apa apa, silakan disampaikan secara terbuka," imbuhnya.

Ganjar juga menyebut, beberapa warga masih menolak karena tinggal di luar daerah hingga masih ada yang menunaikan ibadah haji. Oleh sebab itu, belum ada keputusan secara formal terkait pengukuran.

Belum lagi, kata Ganjar, sejumlah warga meminta untuk musyawarah secara bersama-sama dengan warga lainnya. Untuk diketahui dari 51 KK yang meminta untuk musyawarah bersama sebanyak 9 diantaranya belum bisa ikut hadir.

"Jadi ada kurang lebih 51 KK, ini maunya musyawarahnya bareng bareng. Dan kini masih ada 9 KK yang memang belum bisa bareng- bareng, yang tadi saya katakan masih ada di luar. Bahkan beberapa di antaranya itu ternyata tinggalnya di luar Jawa sehingga beberapa ganti rugi yang dulu sudah diterima itu saya katakan 'itu dipakai buat apa?' buat beli ladang sawit," ungkap Ganjar.

"Jadi sebenarnya mereka minta bareng-bareng dan saya menghormati itu. Maka kita terus berkomunikasi," tandasnya. (*)