Hasil Studi Bank Dunia: Indonesia Kekurangan Pekerjaan Kelas Menengah

JawaPos.com - Indonesia kekurangan lapangan pekerjaan untuk kelompok masyarakat kelas menengah alias middle-class job. Demikian hasil studi Bank Dunia (World Bank) yang disampaikan Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Satu Kahkonen Rabu (30/6).

Jika ingin naik kelas menjadi negara berpenghasilan tinggi pada 2045, Indonesia perlu menciptakan lebih banyak middle-class job. Jenis pekerjaan itu memungkinkan setiap rumah tangga menjalani kehidupan kelas menengah.

"Perlu diciptakan lingkungan yang mendukung pekerjaan kelas menengah dapat tumbuh dan berkembang. Pemerintah Indonesia memahami hal ini dan mengambil langkah-langkah untuk mewujudkannya," ujar Satu.

Sejak 2009 hingga 2019, Indonesia mencetak rata-rata 2,4 juta pekerjaan baru setiap tahun. Pada 2019, angka pengangguran mencapai titik paling rendah dalam dua dekade terakhir. Yakni, sekitar 5,2 persen.

"Penciptaan lapangan kerja pada skala tersebut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan berhasil mengentaskan rakyat dari kemiskinan," jelas Satu.

Dalam kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah memprioritaskan penciptaan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Tentu dengan mempertimbangkan produktivitas yang tinggi dan upah yang lebih baik.

Airlangga menyebut Undang-Undang 11/2020 tentang Cipta Kerja sebagai upaya untuk mewujudkan Indonesia adil dan sejahtera pada 2045. Itulah reformasi struktural untuk mempercepat investasi dan penciptaan lapangan kerja.

"Ini masa yang sangat penting untuk memulihkan Indonesia dari dampak ekonomi akibat pandemi," katanya.

Bank Dunia mencatat, dari sekitar 85 juta warga Indonesia yang berpenghasilan, hanya sekitar 15,4 persen yang mendapatkan penghasilan kelas menengah. Sementara, 7 persen dari 49 juta tenaga kerja mendapatkan upah setara kelas menengah.

Kelompok itu juga menikmati manfaat sosial secara utuh dan memiliki status sebagai pegawai tetap. Kemarin Chatib Basri yang menjabat menteri keuangan periode 2013–2014 menyatakan, upaya pemerintah sudah cukup baik. Namun, dia menyarankan pendekatan yang benar dalam pengambilan keputusan.

Kebijakan yang pemerintah buat seyogianya memiliki terobosan yang bisa dirasakan seluruh lapisan masyarakat. "Sering saya katakan, kalau situasi dan kondisi serta institusinya masih di Jurassic Park, jangan datang dengan rekomendasi kebijakan ala Star Wars. Kita harus realistis," tutur Chatib.