Kapolri: Keamanan Kawasan Industri Jadi Kunci Investasi dan Keberlangsungan Usaha

JawaPos.com - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan stabilitas keamanan menjadi syarat utama untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menjaga keberlangsungan kegiatan usaha. Polri memastikan akan terus hadir memberikan keamanan serta kepastian hukum bagi dunia usaha.

Penegasan tersebut disampaikan Kapolri saat menghadiri Konsolidasi Akbar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Kawasan Industri MM2100, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (11/9/2026).

“Satu hal yang harus kita jaga adalah bagaimana iklim investasi tetap kondusif. Stabilitas kamtibmas dan keamanan menjadi syarat utama,” ujar Kapolri.

Kegiatan bertema “Hubungan Industrial Berkeadilan dan Kondusivitas Investasi” itu dihadiri kurang lebih 2.000 pekerja dari sekitar 1.200 perusahaan di Kawasan Industri MM2100 dan sekitarnya.

Kapolri menyebut Indonesia memiliki potensi besar sebagai tujuan investasi karena ditopang kekayaan sumber daya alam dan luasnya pasar dalam negeri. Potensi tersebut perlu diperkuat dengan iklim usaha yang sehat dan kepastian hukum.

Keamanan kawasan industri juga berkaitan langsung dengan keberlangsungan operasional perusahaan dan lapangan pekerjaan. Kondisi yang aman tidak hanya memberikan rasa nyaman bagi pengusaha dan investor, tetapi juga bagi para pekerja.

Hal itu dinilai semakin penting seiring dengan upaya pemerintah mendorong hilirisasi di berbagai sektor strategis, mulai dari mineral, energi, pangan, hingga manufaktur. Kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus membuka peluang kerja yang lebih luas.

Kapolri memastikan Polri akan terus menjaga keamanan agar investasi dan aktivitas usaha dapat berlangsung dengan baik.

“Polri ingin meyakinkan para pengusaha dan investor bahwa Indonesia merupakan tempat yang aman dan kondusif untuk berinvestasi,” kata Kapolri.

Kapolri juga meminta pelaku usaha tidak ragu melaporkan praktik pungutan liar, premanisme, maupun kejahatan lain yang mengganggu aktivitas perusahaan. Setiap laporan tersebut diminta segera ditindaklanjuti jajaran kepolisian sesuai ketentuan hukum.