Usulan Penambahan Layer CHT, DPR: Pertimbangkan Penerimaan Negara dan Resiliensi Industri Legal

JawaPos.com – Rencana pemerintah menambah layer cukai untuk menarik produsen rokok ilegal masuk ke dalam sistem, kembali menuai sorotan.

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Harris Turino, menilai setiap perubahan struktur cukai harus mempertimbangkan aspek secara menyeluruh, agar tidak berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan dan menciptakan celah kebocoran baru bagi salah satu sumber terbesar penerimaan negara.

“Yang paling penting bukan sekadar menambah atau mengurangi layer, tetapi memastikan desain kebijakannya benar-benar efektif, terukur, dan tidak membuka ruang distorsi baru di IHT,” tegas Harris di Jakarta, dikutip Kamis (9/7).

Dari sisi penerimaan negara, Harris mengingatkan bahwa struktur tarif yang terlalu kompleks juga dapat memicu pergeseran produksi ke segmen dengan tarif lebih rendah (downtrading) yang berpotensi mengurangi penerimaan negara.

“Dalam IHT, struktur tarif yang terlalu rumit kadang justru mendorong shifting produksi ke segmen tarif yang lebih rendah. Kalau ini tidak diantisipasi, penerimaan negara bisa tergerus,” ujarnya.

Ia juga menilai pemerintah perlu belajar dari pengalaman beberapa tahun terakhir ketika kenaikan tarif maupun perubahan kebijakan yang dinilai terlalu agresif menambah tekanan terhadap industri legal dan pada saat yang sama membuka ruang pertumbuhan pasar rokok ilegal. 

“Negara membutuhkan penerimaan, tetapi industri yang selama ini patuh juga jangan sampai kehilangan daya tahan. Keseimbangan itu harus dijaga,” kata Harris.

Ia menekankan pentingnya penguatan pengawasan, konsistensi penegakan hukum, serta penerapan struktur tarif yang rasional agar pelaku usaha memiliki insentif untuk beroperasi secara legal dan berkelanjutan.

“Kalau tidak, kebijakan ini berisiko hanya memindahkan masalah tanpa benar-benar menyelesaikan akar persoalannya,” lanjut Harris.