DPR Nilai Sektor Tembakau Perlu Perlindungan, Dorong Regulasi Khusus

JawaPos.com - Sektor tembakau dinilai membutuhkan perlindungan hukum yang lebih kuat melalui regulasi khusus agar tetap mampu menopang penerimaan negara dan menjaga keberlangsungan petani serta industri di dalamnya.

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menilai, hingga kini Indonesia belum memiliki payung hukum yang memadai untuk melindungi komoditas strategis seperti tembakau.

“Komoditas strategis ini menjadi salah satu keunggulan negara. Tetapi kita belum memiliki undang-undang khusus yang benar-benar melindungi komoditas strategis tersebut. Contohnya sawit, begitu juga dengan tembakau,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (29/5).

Perlindungan Komoditas Strategis Lemah

Firman menilai sejumlah komoditas strategis nasional, termasuk industri hasil tembakau (IHT), memerlukan kepastian regulasi dan iklim usaha yang sehat agar tetap dapat berkembang dan menarik investasi.

Menurutnya, ketidakpastian regulasi berpotensi memengaruhi minat investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Kondisi tersebut dinilai dapat membuat pelaku usaha mempertimbangkan relokasi investasi ke negara lain yang menawarkan kepastian lebih baik.

“Saya khawatir para pelaku usaha justru akan tersisihkan. Kalau investasi di Indonesia sudah tidak nyaman, kenapa tidak alihkan ke negara lain?” katanya.

Ia menekankan bahwa pemerintah perlu menunjukkan keberpihakan terhadap sektor-sektor yang selama ini memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.