Ojol Temui Pimpinan DPR Bahas Penurunan Komisi 10 Persen, Asosiasi Minta Gelar FGD dengan Pemerintah

JawaPos.com - Perwakilan pengemudi ojek online (ojol) telah menemui Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad membahas tuntutan soal penurunan komisi menjadi 10 persen. Pertemuan itu dilakukan saat sebagian massa pengemudi ojol menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (17/9).

Meski memang, jumlah massa yang hadir hanya puluhan orang, jauh lebih sedikit dibanding klaim panitia yang menyebutkan 2.000 peserta. Kondisi ini menegaskan adanya perbedaan sikap di kalangan komunitas ojol terkait isu penurunan komisi.

Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) Ojol Jakarta Utara, Mansyur, memastikan ribuan anggotanya tidak ikut serta dalam aksi tersebut. Menurutnya, komunitas lebih memilih fokus bekerja ketimbang turun ke jalan.

"Tidak. Lebih baik tetap fokus on bid untuk keluarga," kata Mansyur kepada wartawan, Kamis (18/9).

Mansyur juga membantah anggapan pihaknya terafiliasi dengan Garda, organisasi ojol yang menginisiasi aksi tersebut. Ia menegaskan tidak pernah ada komunikasi maupun konsolidasi dengan pihak tersebut. 

"Nggak ada, nggak ada sangkut pautnya. Mereka nggak pernah ajak konsolidasi. Paling hanya sebatas orang-orang yang masang flyer-flyer itu," ujarnya.

Mansyur juga meragukan legitimasi pimpinan Garda, Igun. "Kalau saya sendiri meragukan dia itu ojol. Yang diperjuangkan itu apa? Selama ini begini-begini saja ojol," tegasnya.

Ia pun mempertanyakan tuntutan penurunan komisi dari 20 persen menjadi 10 persen. Menurutnya, potongan 20 persen yang berlaku saat ini masih relevan karena sebagian besar dikembalikan kepada driver dalam bentuk manfaat, seperti asuransi kecelakaan, perawatan kendaraan, hingga program bantuan.

"Kalau dipotong 10 persen, justru benefit-benefit itu hilang. Asuransi kecelakaan, kesehatan, ganti oli, ganti ban, semua pasti nggak ada. Jadi, yang dirugikan justru kita sendiri,” jelasnya. 

Lebih jauh, Mansyur menilai langkah DPR mengakomodasi tuntutan segelintir kelompok tanpa melibatkan mayoritas driver tidak tepat. Ia mendorong agar pemerintah membuka forum diskusi terbuka (FGD) yang menghadirkan perwakilan komunitas ojol yang benar-benar aktif bekerja di lapangan.

"Kita harus berbicara terbuka, dengan data, dengan driver-driver yang benar-benar murni narik, bukan sekadar pakai nama," pungkasnya.