Pemerintah Belum Bayar Rp 17,1 T, Pupuk Indonesia Terpaksa Utang Bank

JawaPos.com - PT Pupuk Indonesia (Persero) mencatat bahwa pemerintah masih memiliki utang berjalan Rp 17,1 triliun yang harus dibayarkan ke BUMN Industri pupuk tersebut untuk pengadaan pupuk bersubsidi. Pupuk Indonesia Grup menjadi BUMN yang mendapat penugasan dari pemerintah melalui Kementerian Pertanian untuk menyalurkan pupuk bersubsidi guna meningkatkan produktivitas pertanian dalam negeri.

Direktur Utama Pupuk Indonesia Aas Asikin Idat merinci, tagihan piutang dengan total Rp 17,1 triliun tersebut berasal dari lima anak perusahaan. Pertama, PT Petrokimia Gresik (PKG) sebesar Rp 10,8 triliun. Kedua, PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) sebesar Rp 1,8 triliun.

Ketiga, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PSP) sebesar Rp 2,1 triliun. Keempat, PT Pupuk Kujang Cikampek (PKC) sebesar Rp 1,3 triliun. Terakhir, PT Pupuk Iskandar Muda sebesar Rp 1,05 triliun (PIM).

"Tagihan Pupuk Indonesia kepada pemerintah itu Rp 17,1 triliun. Tagihan ini adalah tagihan untuk realisasi tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020. Hanya yang 2020 ini sifatnya masih 'unaudited' karena masih tahun berjalan," kata Aas dikutip dari Antara, Selasa (30/6).

Aas menjelaskan, total piutang yang masih tertahan tersebut merupakan tagihan dari realisasi pengadaan pupuk bersubsidi pada 2017, 2018 dan 2019, yang sudah diaudit oleh BPK, serta realisasi tahun berjalan 2020. Akibat belum dibayarkannya piutang tersebut, perseroan harus meminjam modal kerja kepada perbankan untuk operasional dan mobilitas perusahaan.

Selain itu, piutang ini juga menyebabkan meningkatnya beban perusahaan hingga meningkatkan biaya harga pokok penjualan (HPP) pupuk bersubsidi. "Ini akan meningkatkan beban bunga perusahaan dari Rp 17 triliun, kalau 10 persennya saja sudah Rp 1,7 triliun untuk satu tahun. Pada akhirnya ini akan meningkatkan juga 'cost' subsidi pupuk," kata Aas.

Aas menambahkan, dari total Rp 17,1 triliun tersebut, pemerintah berencana mencicil Rp 5,7 triliun yang akan dibayarkan pada tahun ini.