Saat Rumah Layak Masih Terasa 'Mewah', Kampung Nelayan Mulai Menata Harapan

JawaPos.com - Ketika rumah jadi kemewahan dan tanah yang dipijak tak punya surat, ratusan warga di pesisir utara Banten tetap bertahan di tengah ketidakpastian. Di tengah situasi tersebut, sekelompok warga di Kampung Tanjung Kait, Kecamatan Mauk, akhirnya melihat sedikit terang di ujung lorong, bukan dari janji pejabat, tapi dari sebuah program kolaboratif yang (anehnya) justru datang dari perusahaan asuransi.

Program bernama Desa Maju Prudential ini awalnya terdengar seperti proyek CSR biasa, bangun rumah, bawa relawan, foto-foto. Tapi ternyata, ada yang beda. Di wilayah yang dihimpit krisis tanah, minim sanitasi, dan abai dari kebijakan tata ruang, pendekatan program ini mencoba menjawab sesuatu yang lebih dalam: akar kerentanan.

Kampung Tanjung Kait dihuni oleh keluarga-keluarga nelayan yang sudah turun-temurun tinggal di sana, tapi tak punya legalitas atas tanah yang mereka tempati. Rumah-rumah reyot berdiri berdempetan di antara laut, rawa, dan sejarah. 

Ancaman gusur bisa datang kapan saja, dan biasanya, diam-diam.

Di tengah pembiaran bertahun-tahun dari pihak berwenang, justru Prudential bareng Habitat for Humanity turun tangan mengembangkan perumahan layak dan fasilitas umum, sambil memfasilitasi skema kepemilikan tanah legal. Sebuah langkah yang janggal tapi nyata, ketika korporasi menambal lubang yang harusnya jadi tanggung jawab negara.

Total ada 51 unit rumah yang dibangun. Tapi program ini bukan soal angka. Yang lebih penting: mereka melibatkan warga dari awal. Mulai dari merancang ruang, menata jalan kampung, sampai menyusun skema legalitas tanah. Pendekatannya partisipatif, tidak top-down seperti biasanya.

"Bukan cuma rumahnya yang kami syukuri, tapi juga karena kami dilibatkan dari awal. Rasanya kami dihargai," kata Ibu Maswah, warga setempat.

Yang terjadi di Tanjung Kait hanyalah satu dari sekian ribu potret ketimpangan ruang hidup di Indonesia. Di satu sisi, proyek-proyek properti raksasa terus berkembang pesat.  Di sisi lain, masih banyak warga yang tinggal di tanah tanpa sertifikat, rumah tanpa sanitasi, dan lingkungan tanpa kepastian hukum.

Kondisi ini juga jadi refleksi kegagalan kebijakan jangka panjang: bagaimana mungkin keluarga bisa hidup aman jika status tempat tinggal mereka tak pernah jelas?

Alih-alih jadi 'pemanis laporan tahunan', program seperti ini justru menyentil kenyataan pahit bahwa sistem masih bolong, dan aktor non-negara kadang lebih gesit menjawab krisis sosial. Ini bukan soal memuji perusahaan, tapi soal melihat celah, bahwa di balik janji-janji pembangunan, warga seperti Tanjung Kait tetap berada di tepi. 

"Kolaborasi yang telah berlangsung selama 7 tahun lebih ini membuktikan pentingnya kolaborasi lintas sektor, untuk menciptakan perubahan nyata: keluarga yang sebelumnya hidup dalam keterbatasan kini memiliki rumah layak, akses kesehatan, pendidikan yang lebih baik, serta peluang ekonomi yang lebih luas," ucap Handoko Ngadiman, National Director Habitat for Humanity Indonesia melalui keterangannya, Selasa (15/7).