Jadi Kontributor PDB Terbesar Ketiga, Industri Pertanian Harus Dapat Dukungan Kebijakan

Ilustrasi petani tembakau tengah melakukan pemupukan. (Istimewa)

JawaPos.com – Sektor pertanian memainkan peran kunci dalam mendongkrak investasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), sektor ini menyumbang sekitar 11,31 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2024, menjadikannya salah satu penyumbang terbesar bagi ekonomi nasional.

"Kontribusi ini menempatkan sektor pertanian sebagai penyumbang ketiga terbesar terhadap PDB, setelah sektor perdagangan dan industri pengolahan," ungkap Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.

Menariknya, sektor pertanian bahkan melampaui sektor konstruksi dan pertambangan, menunjukkan peran signifikan berbagai komoditas prioritas pertanian, seperti tembakau, kakao, dan kopi. Komoditas ini tidak hanya menguntungkan petani tetapi juga memberikan dampak positif terhadap industri pengolahan dan manufaktur, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produk olahan dalam negeri.

Plt. Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan), Heru Tri Widarto, mengatakan bahwa Kementerian Pertanian (Kementan) telah melakukan berbagai langkah strategis untuk mendukung petani komoditas prioritas seperti tembakau dan lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Misalnya, pemberian bantuan alat pascapanen dan pengolahan, serta program kemitraan dengan perusahaan pengolahan tembakau untuk memberikan kepastian pasar dan harga bagi petani.

Kemitraan ini juga membantu petani mendapatkan akses terhadap teknologi, modal, dan pelatihan. "Dengan adanya kemitraan yang kuat, diharapkan kesejahteraan petani tembakau dapat meningkat. Kementan mendorong petani untuk menghasilkan tembakau dengan kualitas yang baik sesuai dengan standar pasar," kata Heru.

Selain itu, lanjut Heru, program Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) juga menjadi bentuk dukungan pemerintah untuk petani tembakau. "Dana ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani tembakau," jelasnya. Ia berharap dengan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah para petani unggulan Indonesia bisa sejahtera serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dalam kesempatan terpisah, CEO Center for Indonesia Policy Studies (CIPS), Anton Rizki Sulaiman, menekankan pentingnya kebijakan yang komprehensif untuk mendukung industri dalam negeri. "Jangan melakukan kebijakan proteksionis yang merugikan produsen dalam negeri. Fokus pada insentif untuk mendukung perkembangan industri pengolahan agar mampu membeli komoditas dengan harga bersaing dan menguntungkan petani," tambah Anton.

Anton menambahkan, kebijakan harus memperhatikan kesejahteraan petani sebagai produsen komoditas. Pemerintah juga perlu menyediakan lingkungan yang sehat untuk mendorong investasi dan kemudahan berusaha.

"Selain itu, komoditas pertanian unggulan sendiri masih menghadapi berbagai persoalan, salah satunya adalah masih lemahnya sistem pengumpulan data. Terdapat dua sumber utama data perkebunan, yaitu perkebunan besar yang dikelola perusahaan negara dan swasta serta perkebunan yang dikelola masyarakat atau perkebunan rakyat," tutup Anton.