Cerita Negosiasi Panjang 2 BUMN di Lapangan Gas Jambaran Tiung Biru

JawaPos.com - Ada cerita panjang sebelum PT Pertamina (Persero) menjalin kesepakatan deangan PT PLN (Persero) soal penyediaan pasokan gas bumi dari lapangan Jambaran Tiung Biru untuk pembangkit listrik di wilayah Gresik.

Beredar kabar sebelum bernama Jambaran Tiung Biru, namanya sudah bergant-ganti menjadi Tiung Merah, Kuning, Hijau dan lainnya. Sayangnya, nama-nama tersebut hanya guyonan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar.

"Perjalanan ini mungkin cukup panjang, dulu katanya bukan Jambaran Tiung dari merah, putih, akhirnya biru sekarang. Merah, biru, kuning, hijau itu tidak terkait dengan proses politik. lapangan ini memang namanya tiung biru," ujarnya seraya tertawa dalam sambutannya di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (8/8).

Lanjut Arcandra, dalam rencana pengembangan wilayah pertama kali, lapangan gas yang termasuk proyek strategis ini menghabiskan dana sekitar USD 2,05 miliar atau Rp 27,2 triliun. Kemudian dalam prosesnya, tim dari Kementerian ESDM mengevaluasi apakah dengan biaya sebesar USD 2,05 miliar ini PLN mau membeli gasnya.

"Ternyata kenyataannya harganya cukup mahal. Itu di 2019 saat onstream dijadwalkan sekitar USD 9 plus 2 persen eskalasi. Kalau itu harganya segitu, PLN kira-kira mungkin kemahalan dan nggak masuk keekonomian PLN," jelas dia.

"Jambaran tiung biru berada di wilayah cepu, operatornya Pepci berpartner dengan exxon mobil. Lapangan ini dikerjasamakan antara Pertamina dengan Exxon mobil. Karena harganya USD 9, pemerintah minta diturunkan. Akhirnya, kita disini mengatakan tolong harganya diturunkan," sambungnya.

Pemerintah berada di posisi yang sulit dalam menegosiasikan harga gas di Jambaran untuk PLN. Jika diberikan dengan harga USD 9 per MMBTU, maka biaya pokok produksi (BPP) PLN akan naik.

"Kalau kita tidak bisa turunkan harga di hulu, maka BPP nya tidak turun. Kedua, dari sisi hulunya kalau itu USD 1,8 nggak mungkin harganya di bawah USD8. Apalagi dari proposal pertama itu harganya USD 9," terangnya.

Dilema ini akhirnya membuat pemerintah harus melakukan diskusi dengan Ditjen Migas, SKK Migas dan BPH Migas. Hasil diskusi tersebut menemui titik terang. Pertamina akhirnya mau menurunkan belanja modalnya (capital ecpenditure) menjadi USD 250 juta.

"Akhirnya harganya sepakat dengan PLN flat sepanjang tahun sampai kontrak berakhir itu USD 7,6 sen per mmbtu flat 30 tahun. Dengan USD7,6 at least BPP tidak naik," pungkasnya.