Simalakama Negara Net Importir, Perlukah Pemerintah Menaikkan Harga BBM?

JawaPos.com – Ketegangan geopolitik di Timur Tengah dipicu serangan Amerika Serikat (AS) dan sekutunya Israel ke Iran membuat banyak negara demam berkepanjangan. Ribuan kapal tertahan imbas blokade di Selat Hormuz dan mengerek harga minyak mentah dunia (crude) hingga di kisaran USD 100 per barel. Kondisi yang perlu disadari (dengan sesadar-sadarnya) tidak menggembirakan bagi banyak negara, terlebih net importir seperti Indonesia.

Indonesia sebagai negara net importir migas sejak 2012 (untuk minyak saja sudah net importir sejak 2004) dihadapkan pada problem menjaga ketahanan energi, mengingat produksi hanya 600 ribu barel per hari (bph), sedangkan konsumsinya mencapai 1,6 juta bph. Produksi itu pun belum dikurangi dengan jatah KKKS, sehingga bagian negara sebetulnya hanya sekitar 480 ribu bph.

Blokade Selat Hormuz berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap ketahanan energi Indonesia. Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Muhammad Kholid Syeirazi menyebut dampak langsung dapat dilihat dari segi penyediaan crude dengan andil 18,1 persen. Crude dari Saudi Aramco yang memasok RU IV Cilacap saja jumlahnya mencapai 64 ribu bph, belum ditambah sumber lain yang juga harus melewati Selat Hormuz.

"Ini yang sedang dipikirkan oleh pemerintah nyari penggantinya," kata Kholid dalam diskusi yang digelar Energy & Mining Editor Society (E2S) bertajuk Menjaga Ketahanan Energi di Tengah Gejolak Harga Minyak Dunia, Kamis (9/4).

Lantas bagaimana dengan produk kilang?

Sebanyak 70 persen produk kilang diambil dari Singapura (46,3 persen) dan Malaysia (24,8 persen). Masalahnya, sebagian feedstock (bahan baku) kilang Singapura dan Malaysia juga berasal dari Timur Tengah yang terdampak penutupan Selat Hormuz, jalur penting perdagangan minyak global.

"Jadi secara tidak langsung, tetap terdampak juga ya. Kalau yang secara langsung di crude, kalau yang secara tidak langsung itu di produk kilang," terang Kholid.

Ketahanan Energi di Atas Subsidi dan Kompensasi

Dengan kondisi gangguan pengadaan yang demikian, pemerintah telah mengambil keputusan untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi hingga akhir tahun. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pun di beberapa kesempatan telah menegaskan tidak akan ada penyesuaian selama tidak melebihi USD 100 per barel. APBN masih aman.