Banyak Oknum DPRD Persulit Pembangunan Listrik, MPL: Pemerintah Harus Turun Tangan

JawaPos.com - Masyarakat Peduli Listrik (MPL) mendesak pemerintah melakukan pembenahan terhadap perilaku anggota dewan di sejumlah daerah. 

MPL merasa sejumlah legislator di DPRD kerap mempersulit proses pembangunan sarana dan prasarana kelistrikan yang dilakukan secara nasional. 

Akibatnya, masyarakat menjadi korban lantaran upaya percepatan meminimalisir pemadaman bergilir tak kunjung rampung. 

"Padahal seharusnya golongan yang disetarakan sebagai kelompok menengah tersebut bisa memicu percepatan pembangunan. Sebab, sesungguhnya mereka yang paling dominan jadi pengguna listrik rumah tangga dan industri," sesal Kepala Divisi Investigasi Masyarakat Peduli Listrik (MPL), Ramdhani kepada wartawan di Jakarta, Minggu (27/11). 

Dia mengkritik lantaran DPRD seolah-olah menghambat upaya peningkatan ketersediaan jaringan listrik nasional. 

"Presiden sudah menerbitkan aturan yang jelas. Daerah semestinya manut dan kooperatif, bukan malah aturan teknis itu diperdebatkan oleh DPRD apalagi oleh Pemda dan pihak swasta yang diberi fasilitas oleh negara," jelas dia. 

"Karena bagaimana mungkin pembangunan yang sudah disusun secara nasional itu tetapi dari sisi kedaerahan malah bisa dianggap mereka merugikan? Apa iya DPRD lebih memiliki kelengkapan instrumen pengkaji dari pemerintah pusat?," lanjut Ramdhani. 

Hal senada diutarakan, Kepala Perwakilan MPL Provinsi Sumatera Utara, Muhammad Ridho. 

Dia mengungkapkan bahwa oknum anggota DRPD menggunakan pendekatan regulasi kedaerahan buat menghalang-halangi hal ini. 

Misalnya di Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Simalungun. 

"Wakil Ketua DPRD Simalungun menjadi seperti seorang eksekutor. Dia melakukan penghentian pembangunan dijalur transmisi 275 kV Gardu Induk (GI) Galang-Simangkuk. Jalur ini melintasi Simalungun. Dalihnya, tower (TW) nomor 206 terletak di atas lahan milik Pemkab Simalungun maka dengan arogan DPRD menjadi seperti kebakaran jenggot.Itu tdak rasional, masa institusi yang hidupnya dibiayai oleh uang negara tetapi didalam bersikap menjadi seperti musuh negara?," tanya dia. 

Ridho berharap bahwa pemerintah segera mengambil tindakan terkait hal ini. Sebab, jika terus dibiarkan bakal berdampak besar terhadap pembangunan nasional. 

"Khususnya Menteri Dalam Negeri (Tjaho Kumolo). Kami berharap bisa cepat menanganinya.Jangan dibiarkan kelompok yang seharusnya memiliki kepedulian terhadap masyarakat umum tetapi malah mempolitisir persoalan seakan-akan pembangunan itu malah menjadi momok bagi masyarakat," tutup dia.(mam/JPG)