KDM Kerap Dikritik karena Kirim Pelajar ke Barak Militer, Sekda Jabar Tegaskan Program Tak Dibuat Asal-asalan

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menangis saat memeluk salah satu anak yang dipulangkan dari barak militer. (YouTube Humas Jabar).

JawaPos.com - Banyak kritikan yang datang ke Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias Kang Dedi Mulyadi (KDM) akibat kebijakannya yang kirimkan pelajar bermasalah ke barak militer. Padahal, Sekda Jabar, Herman Suryatman, menegaskan, bahwa program tersebut dibuat tak asal-asalan.

Baca Juga: Lahir di Tanggal Ini? Kamu Termasuk Genius Berbakat dengan IQ Tinggi dan Naluri Hebat, Kata Para Ahli Numerologi 

“Jadi kesannya seperti spontan. Saya kira wajar sekali,” jelas Sekda Jabar dalam podcast bersama Helmy Yahya beberapa waktu lalu.

Herman juga menegaskan bahwa kebijakan tersebut dilakukan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengambilan keputusan, eksekusi serta evaluasi. Dia mengakui bahwa semuanya dilakukan dengan cepat. 

“Di balik layar ini kan tidak usah koar-koar yang penting pengambilan keputusannya efektif,” jelas Sekda Jabar.

Atas hal itu, para siswa SMP, SMA, SMK yang terdampak persoalan sosial akan dikirimkan ke Dodik Bela Negara untuk mengikuti pendidikan karakter selama tiga minggu.

“Orang kan nyangkanya spontan ya, anak-anak tawuran dan sebagainya langsung bawa ke barak militer, saya kira tidak demikian,” jelas Sekda Jabar.

Herman Suryatman menegaskan, pihaknya pun selalu melakukan kaji cepat dengan menyiapkan desainnya, standar kompetensi lulusannya pun diidentifikasi. Termasuk menyiapkan juga standar isi kurikulumnya. Meski pendidikan karakter hanya berjangka waktu 3 minggu, pihaknya menyiapkan desainnya begitu detail.

“Orang kan tidak paham itu ya. kami bangun MoU mulai dengan Pak Kasad, kemudian jajaran Pemda Provinsi Jawa Barat dengan Pak Pangdam, kemudian di-breakdown ke Rindam, dibreakdown lagi ke Dodik Bela Negara, baru operasional. Tapi semua kami lakukan secara cepat,” ungkap Sekda Jabar.

Tak hanya itu, Herman juga menjelaskan bahwa pihaknya menyiapkan tim psikolog klinis untuk mematangkan kebijakan ini.

“Bayangkan program formal saja belum tentu di-backup oleh para ahli, psikolog klinis dari Ikatan Psikolog Klinis Indonesia mulai dari Jakarta sampai yang Jawa Barat,” papar Sekda Jabar.

“Walaupun banyak yang mengusik enggak apa-apa, tapi yang membantu banyak sekali,” tukas Herman Suryatman. (*)