Kemenkumham Jatim Sahkan 3.011 Koperasi Merah Putih, Tertinggi se-Indonesia

JawaPos.com — Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Timur mencatatkan capaian tertinggi secara nasional dalam pengesahan Koperasi Merah Putih tingkat desa dan kelurahan.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) per 1 Juni 2025 pukul 10.00 WIB, tercatat sebanyak 3.011 koperasi di Jawa Timur telah resmi memperoleh SK pengesahan badan hukum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

Jumlah ini mencerminkan 35 persen dari total desa dan kelurahan di Jawa Timur, sekaligus menempatkan provinsi ini di posisi puncak secara nasional. Angka tersebut melampaui pencapaian provinsi lain seperti Jawa Tengah yang telah mengesahkan 1.674 koperasi, disusul Aceh dengan 837 koperasi, dan Jawa Barat sebanyak 749 koperasi.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jatim Haris Sukamto, menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam percepatan pengesahan koperasi. Ia menyebut keberhasilan ini tak lepas dari peran aktif perangkat desa, notaris, Dinas Koperasi, serta para fasilitator hukum di lapangan. Menurutnya, ini adalah langkah penting dalam mendorong kemandirian ekonomi desa melalui wadah koperasi yang sah secara hukum.

Haris menyebut tiga daerah di Jatim telah menyelesaikan proses Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) dan pengesahan koperasi secara penuh, yakni Kabupaten Nganjuk yang menuntaskan proses pada 27 Mei 2025, Kabupaten Ponorogo pada 30 Mei 2025, dan Kabupaten Sidoarjo pada 1 Juni 2025. Ketiga daerah ini dinilai mampu menjalankan strategi percepatan yang efektif melalui metode rolling entry sehingga progres mereka lebih cepat dibandingkan wilayah lain.

Secara nasional, dari sisi persentase terhadap jumlah desa, Sulawesi Barat menempati peringkat pertama dengan capaian 39 persen, disusul Jawa Timur di peringkat kedua dengan 35 persen, dan Kepulauan Bangka Belitung di posisi ketiga dengan 31 persen. Namun demikian, Haris juga menyoroti masih adanya delapan daerah di Jatim yang progres pengesahan koperasinya tergolong rendah.

Beberapa di antaranya bahkan masih 0 persen, meski proses Musdesus telah rampung. Kota Blitar dan Kota Pasuruan, misalnya, masih dalam tahap verifikasi berkas. Sementara Kabupaten Bojonegoro dari total 430 desa, baru dua koperasi yang disahkan. Kabupaten Magetan, Madiun, dan Pasuruan pun masih mencatatkan progres di bawah lima persen.

Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, Kemenkumham Jatim telah menyusun sejumlah langkah strategis. Di antaranya adalah melakukan supervisi langsung dan asistensi teknis ke daerah-daerah yang masih tertinggal, mempercepat penginputan data terhadap 1.981 koperasi yang sudah selesai pemberkasan di notaris namun belum masuk dalam sistem SABH, serta mendokumentasikan praktik baik dari Ponorogo, Nganjuk, dan Sidoarjo untuk direplikasi di kabupaten/kota lain.

“Target kami jelas, seluruh desa dan kelurahan di Jawa Timur harus memiliki koperasi berbadan hukum. Koperasi ini nantinya akan menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang sah, kuat, dan berkelanjutan,” tegas Haris.