Surabaya Catat Pembentukan SSK Terbanyak, BKKBN Tegaskan Pentingnya Integrasi GDPK

JawaPos.com – Surabaya mencatatkan prestasi sebagai kota dengan jumlah pembentukan Satuan Pendidikan Siaga Kependudukan (SPSK) terbanyak di tahun 2025. Tak kurang dari 274 SSK dibentuk di berbagai satuan pendidikan, memperkuat upaya edukasi kependudukan sejak dini.

Pencapaian ini terungkap dalam kegiatan yang digelar Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bersama pemerintah daerah di Kampus STIESIA Surabaya, Senin (28/4). Dalam kesempatan itu, BKKBN juga menegaskan pentingnya integrasi Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) ke dalam dokumen perencanaan daerah.

Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Bonivasius Prasetya Ichtiarto, menekankan bahwa pembangunan kependudukan harus melibatkan berbagai sektor. "GDPK mengatur soal jumlah, kualitas, persebaran penduduk, dan data kependudukan. Ini bukan cuma tugas BKKBN, tapi kerja bersama seluruh kementerian, lembaga, dan dinas di daerah," ujarnya.

Bonivasius mengingatkan, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi prioritas utama Presiden Prabowo Subianto. Maka, program-program berbasis keluarga dan kependudukan harus menjadi pondasi kuat dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

"Kalau kita bicara soal SDM, dasarnya tetap keluarga. Dan pembinaan keluarga itu mulai dari edukasi sejak dini, termasuk lewat pembentukan SSK seperti yang dilakukan Surabaya," imbuhnya.

Selain Surabaya, Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Malang juga menunjukkan kinerja kuat di bidang pendidikan kependudukan, masing-masing dengan 279 dan 166 SSK terbentuk.

Tak hanya soal pendidikan, Bonivasius juga menyoroti tantangan bonus demografi. Saat ini, sekitar 70 persen penduduk Indonesia berada di usia produktif. Namun, ia mengingatkan bahwa peluang ini hanya bisa dimanfaatkan jika kualitas SDM terus ditingkatkan.

"Bonus demografi itu bukan otomatis menguntungkan. Pendidikan, skill, lapangan kerja, hingga pemberdayaan perempuan harus disiapkan serius," paparnya.

Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur Maria Ernawati menambahkan, bahwa GDPK seharusnya menjadi panduan utama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

"Target-target pembangunan SDM harus dikawal setiap tahun. Mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, sampai kesejahteraan keluarga," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, beberapa daerah di Jawa Timur mendapat apresiasi atas kinerjanya. Kota Batu meraih nilai Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) tertinggi kategori kota sebesar 78,7, disusul Kota Mojokerto (74,4) dan Kota Probolinggo (74,3). Sedangkan untuk kategori kabupaten, Lamongan menempati posisi puncak dengan nilai 73,5.

"Pembangunan kependudukan adalah investasi jangka panjang. Implementasi GDPK harus konsisten lintas pemerintahan, demi masa depan Indonesia yang lebih baik," tutur Bonivasius.