Kota Palu Dilanda Banjir, Abdul Rachman Thaha Akan Minta BPK RI Lakukan Audit Investigatif Kerugian Kerusakan Lingkungan

JawaPos.com–Sejumlah wilayah di Kota Palu, dilanda bencana banjir. Hujan intensitas tinggi mengguyur Kota Palu pada Jumat (25/4) sekitar pukul 15.30 wita.

”Hujan yang mengguyur berjam-jam mengakibatkan air sungai dan drainase meluap hingga merendam pemukiman warga serta fasilitas umum,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Tengah Akris Fattah Yunus seperti dilansir dari Antara di Palu.

BPBD mencatat, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, terdampak banjir cukup parah. Air menggenangi sejumlah ruas jalan sehingga memicu kemacetan panjang.

”Selain itu pemukiman warga maupun Rumah Sakit (RS) Undata Palu juga terdampak akibat luapan air. Tim reaksi cepat langsung melakukan asesmen di lapangan,” ujar Akris Fattah Yunus.

Dia juga mengimbau masyarakat berhati-hati saat beraktivitas di luar rumah. Hindari jalan yang ada pohon rindang.

Banjir juga dilaporkan menggenangi Jalan Jalur Gaza, Trans Sulawesi atau depan Mapolda Sulteng Kelurahan Tondo, Jalan Yos Sudarso Kelurahan Talise, sekitar Kelurahan Silae, sekitar Jalan Basuki Rahmat Kelurahan Tatura Selatan, Jalan Cemara, Kelurahan Donggala Kodi, dan sekitar Pasar Inpres Manonda.

Pohon tumbang terjadi di depan RS Alkhairaat, termasuk di Jalan Moh Yamin atau depan Kantor Wali Kota Palu.

Sementara itu, Abdul Rachman Thaha menyatakan, Kota Palu tidak pernah mengalami banjir parah seperti ini. Dia menduga, bencana banjir ini karena dampak pertambangan.

”Pertambangan di Kota Palu tidak terkendali seperti jamur yang tumbuh di musim hujan. Tapi tidak ada timbal balik untuk melakukan reboisasi tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan,” tandas Abdul Rachman Thaha.

Dia menegaskan, air banjir bercampur lumpur tanah masuk ke rumah-rumah. Hal itu sangat merugikan warga.

”Ini juga menunjukan kerusakan lingkungan yang cukup parah. Saya sudah pernah mengingatkan pemerintahan daerah agar tegas tindak pertambangan yang tidak memperhatikan faktor lingkungan,” tandas Abdul Rachman Thaha.

”Saya selaku warga dan putra daerah Sulawesi Tengah sangat prihatin dengan kejadian ini,” imbuh dia.

Abdul Rachman Thaha menyatakan akan melayangkan Surat ke BPK RI dan berkonsultasi untuk melakukan investigasi kerugian lingkungan akibat dampak pertambangan. BPK RI punya kewenangan menghitungan kerugian tersebut berdasar undang-undang.

”Jika ditemukan kerugian, perusahaan-perusahan tersebut wajib membayar uang pengganti. Jika tidak, kita bawah ke ranah hukum perusahan-perusahan yang bandel ini. Mereka seenaknya saja mengeksplorasi sumber daya alam tanpa memperhatikan lingkungan dan minim kontribusi PAD (Pendapatan Asli Daerah) serta kesejahteraan Masyarakat,” tandas Abdul Rachman Thaha. 

Dia menambahkan, sudah mendapatkan informasi terkait oknum di dinas pertambangan provinsi yang diduga berkolusi dengan sejumlah pengusaha tambang. Pihaknya akan melaporkan ke gubernur untuk dilakukan evaluasi terhadap oknum tersebut.