Kabid Dishub Bogor Dadang Kosasih Menangis Usai Diisukan Potong Kompensasi Sopir Angkot

JawaPos.com - Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor, Dadang Kosasih terlihat menangis usai diisukan memotong uang kompensasi sopir angkot jalur puncak. Hal itu sebagaimana diunggah Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi dalam akun media sosial Instagram.

"Tangis Pak Dadang, Kabid pada Dishub Kabupaten Bogor," tulis Dedi Mulyadi pada caption unggahan Instagram, Minggu (6/4).

Dalam cuplikan video pendek itu, Dadang terlihat mengusap air matanya. Video itu diunggah di tengah isu dugaan pemotongan kompensasi sopir angkot jalur puncak. 

Sebab, sopir angkot jalur puncak selama libur Lebaran Idul Fitri 2025 ditiadakan untuk mencegah kemacetan. Karena itu, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi memberikan kompensasi paket bantuan Rp 1,5 juta, berupa uang Rp 1 juta dan sembako Rp 500 ribu. Namun, para sopir angkot mengaku mendapat bantuan kompensasi tidak penuh.

"Pokoknya layani masyarakat, saya nitip. Ternyata jawabannya, Allah kasih jawaban. Melalui siapa? Melalui Pak Gubernur," ujar Dadang yang masih mengenakan seragam Dishub.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi menegaskan tidak akan memberikan toleransi apalagi maaf kepada oknum Dinas Perhubungan (Dishub) yang memotong dana kompensasi untuk sopir angkot di kawasan Puncak, Bogor. Ia menyebut tindakan itu sebagai bentuk premanisme berseragam jika terbukti dilakukan oleh aparatur negara.

“Kalau itu dilakukan oleh ASN atau kelompok organisasi resmi, saya tetap menyatakan itu adalah tindakan premanisme,” tegas Dedi dalam unggahan video di media sosial miliknya, dikutip Sabtu (5/4).

Hal ini setelah kasus pemotongan dana kompensasi sebesar Rp 200 ribu viral, setelah beberapa sopir angkot menyampaikan keluhannya. Meskipun belakangan ada pernyataan yang menyebut dana tersebut tidak dipotong, Dedi memastikan bahwa uang yang sempat disunat telah dikembalikan.

"Katanya sukarela. Tapi karena bikin gaduh, akhirnya dibalikin lagi,” ujarnya.

Dedi menekankan bahwa aksi semacam itu tidak boleh dibiarkan dan harus ditindak tegas. Ia menyebut bahwa premanisme bukan hanya dilakukan oleh orang berpakaian preman, tetapi juga bisa dilakukan oleh mereka yang memakai seragam.

“Preman itu ada dua: yang berseragam dan tidak berseragam,” katanya.

Meski dana telah dikembalikan dan polemik mereda, Dedi memastikan pihaknya akan melakukan klarifikasi mendalam setelah libur Lebaran agar kejadian serupa tidak terulang.

“Semoga kejadian ini jadi yang terakhir. Klarifikasi akan kami lakukan setelah Lebaran,” pungkasnya.