Haris Azhar Temukan Dugaan Ketidak Netralan APH dan Politisasi Hukum di Pilkada Banten

JawaPos.com–Founder Lokataru Foundation Haris Azhar mengaku punya banyak data dugaan pelanggaran dan intervensi politik alat penegak hukum (APH) dalam proses Pilkada di Banten. Dugaan pelanggaran juga dilakukan para kepala desa, pejabat, dan aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan.

”Aparatur-aparatur negara, atau penegak hukum yang lain, hentikanlah. Kami punya cukup temuan-temuan berjenjang. Bukti berjenjang hingga saksi,” kata Haris.

Lokataru Foundation mengungkap sejumlah data, mulai dari keterlibatan para kepala desa dalam mendukung pasangan calon gubernur-wakil gubernur Banten.

”Hentikan persuasi-persuasi yang diskriminatif. Persuasi yang hanya ingin menguntungkan kelompok tertentu. Tunjukkanlah etika yang baik. Buktikan bahwa dia layak jadi menteri, buktikan kalau para penegak hukum, penegak hukum untuk semua, bukan untuk kelompok tertentu atau individu tertentu,” ujar Haris.

Saat proses Pilkada, kata dia, salah satu menteri cukup rutin mengunjungi Banten, terutama Kabupaten Serang.

”Banyak desa lain yang bisa dikunjungi, kok rajin betul datang ke sini. Profesional lah, jangan bikin malu kabinet Prabowo. Perlu kita kabarkan ke istana, kabarkan kepada Pak Prabowo yang masih keliling dunia,” ujar Haris.

Terdapat pula dugaan pelanggaran terkait penyelewenangan instrumen hukum oleh aparat penegak hukum. Sejumlah kepala desa di Kabupaten Serang diduga dihubungi oleh aparat penegak hukum untuk mendukung salah satu pasangan calon bupati Serang.

”Berikan dalam beberapa waktu ke depan, untuk warga mengembangkan kebebasan, menimbang nama-nama yang ada untuk mereka pilih. Warga tidak butuh seorang menteri, untuk menentukan pilihan. Warga tidak butuh penegak hukum untuk membuat pilihan-pilihan,” ujar Haris.

Direktur Lokataru Foundation Delpedro Marhaen menambahkan, terdapat upaya intervensi hukum Kejaksaan Tinggi Banten untuk menekan salah satu pasangan calon gubernur. Hal itu berupa pemanggilan kasus lama diungkit saat pilkada. Bahkan menggiring opini untuk menurunkan citra kandidat di Pilkada Banten.

”Kami menduga ada orkestrasi kuat dari figur politik berpengaruh dengan sumber daya besar. Perangkat desa dan aparat penegak hukum turut berperan sebagai penggerak untuk memenangkan salah satu pasangan calon, dengan modus-modus yang lebih para dibandingkan pelanggaran pemilu pada Pilpres 2024 lalu,” ujar Delpedro.