Teras Narang dan GAPKI Desak Pemerintah Atasi Penjarahan Kelapa Sawit di Kalteng

JawaPos.com – Pencurian kelapa sawit di Kalimantan Tengah semakin memprihatinkan. Anggota DPD RI asal Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang, bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), mendesak pemerintah untuk segera menangani kasus penjarahan kelapa sawit yang terjadi di wilayah tersebut.

Teras Narang menekankan pentingnya dialog dan komunikasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk mengetahui akar permasalahan, pelaku penjarahan, serta penyebab di baliknya.

"Pemerintah, baik dari tingkat pusat hingga daerah, termasuk aparat penegak hukum, harus turun tangan dan menegakkan hukum," ujar mantan Gubernur Kalimantan Tengah tersebut.

Ketua GAPKI Kalimantan Tengah, Syaiful Panigoro, menegaskan bahwa penjarahan bukanlah isu baru, namun telah berlangsung lama. Ia mengungkapkan bahwa penjarahan kebun sawit kini dilakukan secara terorganisir oleh pihak-pihak yang memanfaatkan situasi.

"Kasus ini bukan lagi tuntutan masyarakat, tetapi sudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memanfaatkan situasi saat ini," jelasnya.

Panigoro menambahkan bahwa meski ada kekurangan dalam pemenuhan perizinan oleh perusahaan, hal tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan penjarahan.

"Pencurian tetap harus diproses sesuai hukum, tidak bisa dibiarkan begitu saja," tegasnya.

Menurutnya, aparat penegak hukum harus bertindak tegas dalam menangani kasus-kasus penjarahan ini. GAPKI berharap pemerintah dan aparat dapat melindungi investasi dan menciptakan lingkungan yang aman bagi para pengusaha kelapa sawit. "Negara tidak boleh kalah dengan para penjarah," lanjut Panigoro.

Rawing Rambang, mantan Sekretaris GAPKI Kalimantan Tengah, juga menyuarakan keprihatinannya terhadap masalah yang terus berulang. Ia menegaskan bahwa penjarahan harus segera ditindak tegas oleh pemerintah.

"Masalah ini harus diatasi bersama, pemerintah tidak hanya menindak, tetapi juga harus mencari tahu akar permasalahan," jelas Rawing.

Penjarahan kelapa sawit di Kalimantan Tengah tidak hanya merugikan perusahaan, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan pekerja dan mengurangi pendapatan negara dari pajak.

Perusahaan seperti PT Mitra Karya Agroindo (MKA) dan PT Bangun Jaya Alam Permai (BJAP) menjadi korban aksi penjarahan yang dilakukan oleh kelompok yang datang dengan puluhan mobil pick up, memaksa masuk ke kebun, dan melakukan panen paksa.

Penjarahan ini menciptakan ketidaktenangan di kalangan pekerja kebun, yang akhirnya berdampak pada penghasilan mereka. Selain itu, penurunan pendapatan perusahaan juga akan memengaruhi penerimaan pajak negara.

GAPKI siap terlibat dalam penyelesaian masalah ini bersama pemerintah dan menyerukan pembinaan masyarakat untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.