Puluhan Pejabat Papua Barat Daya Belum Dilantik, Pengamat Sebut Program Pemerintah Banyak Telantar

JawaPos.com–Pejabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa’ad belum melakukan pelantikan pejabat eselon II. Padahal selama kurang lebih 4 (empat) bulan terakhir, puluhan nama calon pejabat eselon II tersebut sudah diumumkan ke publik.

Mereka adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Sekretaris Majelis Rakyat Papua Provinsi, Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi dan lainnya.

”Pemprov telah umumkan secara terbuka nama-nama ASN yang mengikuti tes untuk menduduki jabatan eselon II. Didominasi Orang Asli Papua. Ini artinya calon pejabat khususnya dari OAP sudah sangat siap untuk menduduki eselon dua. Mereka (harus) segera dilantik supaya membantu menuntaskan program-program PJ Gubernur yang kita lihat baru 20 persen selesai,” ucap pengamat politik Ortisan Kambu dalam keterangannya.

Ortisan menegaskan, pengangkatan Orang Asli Papua (OAP) sebagai pejabat di lingkungan Papua Barat Daya merupakan amanat undang-undang otonomi khusus Papua. Hal tersebut bagian dari kebijakan affirmative action atau tindakan afirmatif untuk menempatkan OAP dalam jabatan tersebut.

”Kami sudah berjuang hadirkan Provinsi (Papua Barat Daya) ini, harus prioritaskan anak asli Papua. Sebab, anak asli Papua hanya bisa pegang jabatan atau jadi kepala dinas di Papua. Mereka tidak pernah bisa diangkat jadi kepala dinas di luar Papua seperti Sumatera dan Jawa,” tegas Ortisan Kambu.

Ortisan mendesak para pejabat eselon II harus segera dilantik agar program-program Gubernur Papua Barat Daya dapat berjalan dengan baik. Pasalnya, banyak program pemerintahan yang telantar akibat banyak kepala dinas (pejabat eselon II) yang rangkap jabatan sehingga sulit bekerja optimal.

”Sebagian besar program Pak Gubernur kan tidak berjalan. Contoh program pendidikan dan UMKM. Padahal Pak Gubernur janji mau berdayakan ekonomi orang Papua terutama mama-mama Papua. Ini akibat kepala dinasnya merangkap jabatan sehingga tidak bisa jalankan program,” ucap Ortisan Kambu.

Sementara itu, Wakil Ketua II Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRPBD) Vincentius Paulinus Baru menilai, penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua Barat Daya belum optimal. Salah satu faktornya, lantaran belum dilantiknya pejabat definitif eselon II dan III di lingkungan Pemprov Papua Barat Daya (PBD). Dia pun mendorong agar proses pelantikan dapat dilakukan secepatnya.

”Saya kira perlu percepat pelantikan pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemprov Papua Barat Daya, sehingga pelayanan kepada masyarakat Papua bisa lebih maksimal,” kata Vincentius Paulinus Baru.

Paulinus meminta Pj Gubernur Papua Barat Daya tidak ragu-ragu menempatkan OAP pada jabatan eselon II dan eselon III. Seperti kepala dinas atau kepala bidang di setiap OPD yang melayani langsung masyarakat.

”Dinas-dinas yang melayani masyarakat secara langsung dan bersifat strategis seperti Dinas PUPR, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelolaan Keuangan, Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan, ataupun dinas yang lain bisa kasih kesempatan buat OAP, karena sebenarnya SDM-nya sudah siap menduduki jabatan tersebut,” tutur Vincentius Paulinus Baru.