Presiden Joko Widodo Serahkan 10.323 Sertifikat Tanah Elektronik Hasil Redistribusi Tanah di Banyuwangi

JawaPos.com–Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan Sertifikat Tanah Elektronik di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, pada Selasa (30/4).

”Rencananya, Presiden akan ke Banyuwangi Selasa (30/4) siang, agendanya menyerahkan secara simbolis sertifikat tanah elektronik hasil redistribusi tanah kepada 5.000 penerima yang dipusatkan di GOR Tawang Alun,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi Mujiono seperti dilansir dari Antara di Banyuwangi, Senin (29/4).

Kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Banyuwangi akan didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono.

”Usai dari Palu, Menteri ATR/Kepala BPN kembali ke Jakarta dan langsung bertolak ke Banyuwangi,” terang Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian ATR/BPN Lampri dalam keterangannya.

Lampri menjelaskan, setidaknya ada 5.000 perwakilan yang akan hadir di lokasi penyerahan sertifikat di GOR Tawang Alun, Banyuwangi.

”Total sertifikat yang akan diserahkan sebanyak 10.323 hasil program Redistribusi Tanah. Semuanya sudah dalam bentuk Sertifikat Tanah Elektronik,” ungkap Lampri.

Menteri AHY baru saja menyerahkan sertifikat hasil Konsolidasi Tanah untuk hunian tetap (Huntap) di Petobo, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dalam kunjungan ke Palu, dia juga memberikan kuliah umum kepada civitas academica Universitas Tadulako pada Minggu (28/4) malam.

Sementara itu, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Banyuwangi Machfoed Effendi menjelaskan, Presiden Jokowi akan membagikan secara simbolis sertifikat tanah elektronik hasil redistribusi tanah kepada sebanyak 5.000 pemilik bidang tanah. Total sertifikat tanah yang akan diserahkan sebanyak 10.323 sertifikat hasil program redistribusi tanah.

”Semuanya dalam bentuk sertifikat tanah elektronik. Sebelumnya mereka adalah penerima SK Biru pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). SK Biru menjadi dasar penerbitan SK tanah redistribusi Program TORA,” kata Machfoed.