Indeks Risiko Bencana di Jawa Timur Menurun Selama Lima Tahun Terakhir

JawaPos.com–Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) di Grand Ballroom Hotel Pullman Bandung, Rabu (24/4). Acara dibuka Wakil Presiden Maruf Amin, dihadiri 2 ribu peserta yaitu BPBD dari 24 provinsi, kementerian/lembaga, kepala daerah, TNI/Polri, Basarnas, profesional, pakar, dan segenap organisasi bidang kebencanaan.

Dalam Rakornas tersebut dibahas lima tema penting. Yakni kebijakan dan strategi, pra bencana, kedaruratan dan logistik, pasca bencana, dan tata kelola penanggulangan bencana.

Adhy Karyono menyampaikan, Pemprov Jatim telah menaruh perhatian khusus pada penanggulangan bencana. Dari sisi kebijakan, pihaknya memasukkan indeks risiko bencana sebagai indeks kinerja utama gubernur dan wakil gubernur.

Indeks Risiko Bencana Jawa Timur tercatat terus menurun setiap tahun dalam waktu 5 tahun terakhir. Untuk 2023, Indeks Risiko Bencana Jawa Timur berada pada angka 101,65, turun 7,04 poin dari 2022 yakni 108,69.

”Penurunan Indeks Risiko Bencana dari tahun ke tahun menandakan bahwa Pemprov Jatim semakin serius dalam menanggulangi bencana,” kata Adhy.

Tak hanya itu, Pemprov Jatim, kata Adhy, telah menerbitkan 2 surat keputusan gubernur. SK Gubernur Jatim No.188/741/KPTS/013/2023 tentang Klaster Logistik Penanggulangan Bencana Provinsi Jatim dan SK Gubernur Jatim No.188/670/KPTS/013/2023 tentang Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Provinsi Jatim.

”Kedua surat keputusan itu merupakan komitmen pemerintah dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat khususnya dalam penanggulangan bencana yang ada di Jatim,” ucap Adhy.

Tak hanya itu, pihaknya juga melibatkan dan menjadikan seluruh jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama di Pemprov Jatim sebagai sahabat Taruna Siaga Bencana (Tagana) melalui pelatihan Disaster Leadership Academy (DiLA).

”Karena kita ingin seluruh pimpinan pratama bisa menjadi role model dalam penanganan bencana. Karena kalau pemimpin tidak punya sense of crisis, tidak punya kepedulian, dan empati, akan susah dalam menangani suatu bencana,” ucap Adhy.

Wapres Maruf Amin menyampaikan, penurunan risiko bencana harus dijadikan sebagai indikator kinerja kepala daerah. ”Dibutuhkan komitmen seluruh pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah untuk melindungi masyarakat dari risiko bencana,” kata Maruf Amin.

Wapres berpesan agar dalam penanganan bencana harus dilakukan secara serentak, cepat, aman, dan akurat. Sinergitas antar instansi dan elemen masyarakat juga dibutuhkan. Menurut dia, pemanfaatan teknologi dan kecerdasan buatan, juga harus dimanfaatkan dalam pencegahan risiko bencana karena dinilai akurat dan valid dalam pemetaan dan pendeteksian dini.