Kuno! Wakil Ketua DPRD DKI Sebut Ganjil Genap Primitif, Lebih Baik ERP

JawaPos.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari fraksi PKS Triwisaksana menyebut, sistem Ganjil Genap yang kini diperluas hingga pada 13 ruas jalan adalah kebijakan yang primitif. Sebab, dianggapnya masih memiliki beberapa kelemahan, misalnya cara penindakan yang manual.

Sani, sapaan akrabnya, mengaku pernah mengkritik program pembatasan kendaraan roda empat itu pada era pemerintahan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

“Ganjil Genap ini kan program primitif. Pada tahun lalu saat pemerintahan Pak Ahok saya kritik kok. Ada beberapa kelemahan. Satu, ini kan manual. Kedua, belum ada kajian secara komprehensif,” ujarnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (2/7).

Menurutnya, Ganjil Genap yang diharap mampu mengurai kemacetan juga belum terbukti efektif. “Tidak terbukti juga mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, hanya mengalihkan ke jalan lain,” tandas dia.

Sebagai solusi kemacetan, dia menyarankan Pemprov DKI Jakarta agar menerapkan Electronic Road Pricing (ERP). Dengan begitu, dana yang didapat bisa digunakan untuk memaksimalkan program transportasi masal.

“(Dengan ERP) kita bisa membagun kapasitas transportasi masal. Jadi dana yang masuk digunakan untuk menambah jumlah bus Transjakarta, kebut LRT (Light Rail Transit),” kata Sani.

Dirinya meminta Dinas Perhubungan (Dishub) DKI segera menyelesaikan tender atau lelang ERP. Pasalnya, dana yang akan dihasilkan dari kendaraan probadi cukup besar bagi pemasukan ibu kota.

“Kalau ERP jalan, bisa masuk Rp 2-3 triliun per tahun. Itu di koridor Blok M-Kota,” terangnya.

Meski demikian, pihaknya tetap mendukung Ganjil Genap yang dilaksanakan dalam rangka Asian Games 2018. Dia berharap kebijakan yang bersifat sementara itu bisa mengurangi kemacetan saat perhelatan berlangsung. 

“Kami berharap ada partisipasi warga untuk kelancaran. Kan sudah ada rute alternatif. Asian Games program nasional, jadi kesuksesan kita juga,” pungkas Sani.