Masih Ada Fobia Ekonomi Syariah di Jawa Timur

JawaPos.com–Masih ada fobia ekonomi syariah di Jawa Timur. Masyarakat disebut Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa masih menghindari ekonomi syariah. Gubernur minta KDEKS untuk bersinergi dalam mengembangkan ekonomi syariah.

Hal itu diungkapkan ketika mengukuhkan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Jawa Timur Periode 2022-2024 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (15/12).

”Salah satu pekerjaan rumah adalah percepatan mewujudkan lebih banyak lagi RPH (Rumah Potong Hewan) halal dengan memanfaatkan Juleha (Juru Sembelih Halal) yang kita punya,” kata Khofifah.

Khofifah juga meminta seluruh pemerintah daerah untuk memfasilitasi sertifikasi halal pada produk-produk UMKM dengan memberikan support pada laboratorium. Selain itu, harus dibangun sinergitas di antara semua elemen-elemen strategis yang bisa mendukung dewan ekonomi dan keuangan ekonomi syariah.

Wakil Gubernur Jatim yang juga ditunjuk sebagai Direktur Eksekutif KDEKS Jatim, Emil Elestianto Dardak mengatakan, starting point perwujudan ekonomi syariah di Jatim sudah luar biasa. Saat ini, terdapat 38 halal center dengan 5.000 pendamping yang memiliki sertifikasi halal.

”Selain itu sudah ada 55 RPH atau rumah potong hewan halal, ada empat lembaga pemeriksa halal, meliputi di MUI dan beberapa kampus, lembaga surveyor, dan Sucofindo,” jelas Emil.

Menurut dia, Jatim juga sudah memiliki kawasan industri halal yang didorong gubernur. Pada 2021, gubernur menerbitkan surat edaran pembentukan pusat halal Jawa Timur tentang OPOP dan ecotrend yang baru saja mendapatkan penghargaan sebagai salah satu inovasi daerah terbaik tingkat nasional.

”Dengan modal ini, kita meyakini bahwa tugas dari komite ini adalah melanjutkan apa sudah dirintis gubernur,” terang Emil.

Wagub Emil menceritakan, gubernur berpesan agar perda mengenai Bank Jatim Syariah harus segera ditindaklanjuti. Wagub menyatakan, salah satu yang gubernur pernah berpesan adalah mengenai sertifikasi halal yang diharapkan bisa digenjot, dimaksimalkan, dan ditingkatkan.

”Untuk sertifikasi halal ini, kita berharap sistem safety clear itu bisa berjalan dengan optimal,” ungkap Emil.

Dia menambahkan, dengan mencermati apa yang disusun dalam organisasi, ada industri produk halal ada jasa keuangan syariah dan yang menarik ada keuangan sosial syariah. ”Gubernur juga telah mengambil inisiatif untuk melakukan gerakan, contohnya menyalurkan bantuan permodalan kepada usaha ultra mikro menggunakan sumber dananya dari baznas,” terang Emil.

”Ini terobosan-terobosan sosial investment. Langkah-langkah yang luar biasa yang telah dirintis gubernur, lalu tentunya juga ekosistem syariah yang sudah dibangun sangat baik,” tambah dia.

Kelembagaan ekonomi dan keuangan syariah daerah merupakan salah satu dari 13 program prioritas KNEKS 2022. Program prioritas 2022 ditetapkan pada Rapat Pleno KNEKS, oleh Wakil Presiden selaku Ketua Harian KNEKS.