Mengenal Kabupaten Kepulauan Meranti Yang Ramai soal DBH Migas

JawaPos.com - Beberapa hari belakangan ini Kabupaten Kepulauan Meranti ramai diperbincangkan. Hal itu berawal dari sikap bupatinya, Muhammad Adil, bersuara lantang dalam sebuah forum. Dia mempersoalkan dana bagi hasil (DBH) migas yang diterima dari pemerintah pusat.

Berikut sekilas profil Kabupaten Kepulauan Meranti. Dikutip dari merantikab.go.id, Kabupaten tersebut merupakan daerah pemekaran dari kabupaten induk sebelumnya, yakni Kabupaten Bengkali. Kabupaten Kepulauan Meranti resmi berdiri pada 18 Desember 2008.

Berdirinya Kabupaten Kepulauan Meranti berdasar pada Keputusan Gubernur Riau Nomor 100/PH/58.32 tanggal 18 Desember 2008 tentang Persetujuan Pemerintah Provinsi Riau terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kabupaten Kepulauan Meranti beribu kota di Kota Selatpanjang. Kota Selatpanjang dulunya merupakan salah satu bandar (kota) yang paling sibuk dan terkenal perniagaan di dalam kesultanan Siak.

Pada masa silam, Selatpanjang dan sekitarnya merupakan wilayah kekuasaan Kesultanan Siak Sri Indrapura. Kesultanan Siak Sri Indrapura merupakan salah satu kesultanan terbesar di Riau pada masa lalu.

Kabupaten Kepulauan Meranti berada dalam Provinsi Riau. Secara geografis, daerah itu yang berada di pesisir timur Sumatera lokasinya bertetangga dengan Singapura dan Malaysia.

Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki tujuh kecamatan. Yaitu, Tebing Tinggi Barat, Tebing Tinggi Timur, Tebing Tinggi, Rangsang, Rangsang Pesisir, Rangsang Barat, Merbau, Pulau Merbau, dan Tasik Putri Puyu.

Daerah ini dikenal dengan hasil sumber daya alamnya, yaitu pertambangan minyak dan gas bumi; perairan; serta wilayah pesisir dan laut. Meski memiliki sumber daya migas, namun kesejahteraan masyarakatnya masih rendah. Buktinya di Kepulauan Meranti terdapat 34,85 persen rumah tangga miskin.

Dikutip dari Jurnal Bina Praja, dalam judul "Strategi Pembangunan Berbasis Masyarakat di Kecamatan Perbatasan Negara di Provinsi Riau" (2013), Kepulauan Meranti merupakan kabupaten satu-satunya yang memiliki empat gugus pulau besar dan 12 pulau kecil.

Kabupaten kepulauan ini termasuk satu dari lima kawasan prioritas perbatasan laut RI dengan Singapura, Malaysia, dan Vietnam.

Sebelumnya, dilansir Riau Pos, Bupati Muhammad Adil meminta pemerintah pusat menghentikan eksploitasi migas di Kabupaten Kepulauan Meranti. Dia meminta pemerintah memberikan penjelasan tentang perhitungan penerimaan dana bagi hasil (DBH) migas yang konkret.

Pernyataan itu Adil kepada Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni MSi saat menghadiri Rakornas Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia di Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru, Kamis (8/12).