Wali Kota Samarinda Bantah Ada Pemotongan Intensif Guru Honor

JawaPos.com–Wali Kota Samarinda menepis informasi kebijakan baru yang akan diterapkan Pemkot Samarinda untuk melakukan pemotongan intensif guru honor dari Rp 700 ribu menjadi Rp 250 ribu.

”Informasi pemkot berencana memotong insentif itu tidak benar. Kami akui saat ini sedang dilakukan pengkajian beberapa hal terkait insentif guru honor,” kata Wali Kota Samarinda Andi Harun seperti dilansir dari Antara di Samarinda, Sabtu (27/8).

Dia menjelaskan, masih mencari data yang valid terkait kesesuaian aturan Perwali Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif. Pihaknya ingin tahu apakah guru yang telah menerima tunjangan profesi guru (TPG) berhak mendapatkan insentif atau tidak.

”Untuk penerimaan insentif guru honor tetap seperti perwali yang ada, Rp 700 ribu. Semua masyarakat harus mendukung penataan kelola keuangan yang baik untuk menghindari adanya temuan,” ujar Andi Harun.

Andi tidak ingin ada guru yang menerima secara dobel. Sudah mendapat TPG, tetapi juga menerima insentif. Apabila memang hal tersebut terjadi dan dari sisi aturan diperbolehkan, pihaknya akan kembali mengkajinya.

”Pemkot tetap mengutamakan guru yang tidak menerima TPG untuk menerima hak insentif,” jelas Andi Harun.

Selain itu, Pemkot juga menemukan beberapa guru yang telah pindah ke daerah lain. Namun SKnya masih bertahan dan masih menerima insentif. Terutama guru honor di sekolah swasta. ”Mau tidak keuangan kita seperti itu, Kami sekarang sedang mendata sekolah-sekolah swasta. Ada sekolah hampir semua menggantungkan perjalanan sekolahnya itu dari uang negara,” papar Andi.

Sementara itu, Komisi IV DPRD Samarinda menggelar pertemuan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda membahas masalah intensif guru honorer tersebut.

Kepala Disdikbud Samarinda Asli Nuryadin mengatakan belum bisa memberikan jawaban atas masalah tersebut. Sebab, Dispendikbud Samarinda hanya mengimplementasikan anggaran yang sudah ditetapkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkot Samarinda.

”Jadi saya tidak bisa memberikan komentar yang detail, karena saya belum tahu angkanya. Karena misalnya nanti saya ngomong dikurangi sekian, tapi angkanya muncul full kan enggak bisa juga. Saya belum tahu pasti angka itu sebelum diketok DPRD dan TAPD,” jawab Asli Nuryadin.

Asli Nuryadin menjelaskan, penerima insentif di Samarinda terdiri atas guru honorer yang tersebar di sekolah negeri dan swasta mulai jenjang PAUD, SD, hingga SMP. Dari total guru dan tenaga kependidikan (GTK) honor di seluruh sekolah negeri (TK, SD, SMP, SKB/PLA) sebanyak 2.486 orang, 2.319 di antaranya sudah menerima insentif. Sisanya sebanyak 167 orang belum menerima insentif.

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti menegaskan, akan terus mendorong dan mengupayakan agar insentif untuk guru maupun tenaga kependidikan tetap diberikan. Tidak dikurangi, apalagi dihapus.

”Perlu ada keberpihakan dari Pak Wali Kota untuk peningkatan SDM. Tidak melulu membangun infrastruktur,” ujar Puji Astuti.