Pentingnya Perwali HIV-IMS di Depok untuk Eliminasi AIDS 2030

JawaPos.com - Menjelang peringatan Hari AIDS Sedunia ke-38 tahun 2025, komunitas penanggulangan HIV di Kota Depok menyampaikan catatan refleksi satu dekade perjalanan advokasi dan layanan lapangan.

Komunitas menegaskan bahwa keberlanjutan program sangat bergantung pada hadirnya kebijakan daerah, khususnya Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang HIV–IMS yang telah disusun sejak 2022 namun belum disahkan.

Koordinator District Task Force (DTF) Komunitas Penanggulangan HIV Kota Depok, Samsu Budiman, mengatakan, perjalanan penanggulangan HIV di Depok sejak 2013 telah menghasilkan capaian penting, tetapi masih dihadapkan tantangan berat.

Dia menekankan perlunya langkah tegas pemerintah daerah untuk memastikan program tidak stagnan pasca berakhirnya dukungan donor internasional.

“Sudah lebih dari 10 tahun komunitas bekerja di lapangan melakukan penjangkauan, pendampingan, edukasi, dan penguatan layanan. Tapi tanpa payung hukum yang jelas, keberlanjutan program sangat rentan. Ini saatnya Perwali HIV–IMS diprioritaskan karena menjadi kunci untuk memastikan Depok siap menuju eliminasi AIDS 2030,” ujar Samsu Budiman.

Dia menilai, berbagai keberhasilan selama satu dekade terakhir mulai dari ekspansi layanan skrining di 38 Puskesmas hingga hadirnya delapan layanan PDP tidak lepas dari kolaborasi komunitas, Puskesmas, RSUD, dan pemangku kepentingan lainnya. Namun, ketergantungan pada pendanaan Global Fund yang segera berakhir perlu segera diantisipasi.

“Banyak layanan yang selama ini ditopang donor, seperti mobile VCT, tes IMS, pendampingan komunitas, hingga ketersediaan PEP dan PrEP. Ini semua tidak boleh berhenti hanya karena dananya habis. Pemerintah daerah harus memastikan APBD dan skema pendanaan lain bisa mengisi kekosongan itu,” katanya.

Dalam konferensi media yang difasilitasi Perkumpulan KAKI, komunitas juga menyoroti persoalan stigma dan diskriminasi yang masih menjadi hambatan terbesar bagi ODHIV, populasi kunci, dan kelompok rentan. Praktik pelanggaran kerahasiaan medis, diskriminasi layanan, hingga pengucilan sosial disebut masih ditemukan di beberapa fasilitas kesehatan dan lingkungan masyarakat.

Selain itu, komunitas menilai layanan anak, remaja, dan ibu rumah tangga belum mendapatkan perhatian memadai. Integrasi program HIV dengan TB, Hepatitis, KIA, napza, dan kesehatan jiwa juga dinilai masih berjalan parsial.

Samsu menambahkan, komunitas telah terlibat aktif dalam proses penyusunan draft Perwali sejak 2022, bersama Dinas Kesehatan, KPA, OPD, akademisi, dan unsur lain. Dokumen tersebut memuat strategi eliminasi, mekanisme pendanaan, penguatan surveilans, layanan ramah komunitas, hingga perlindungan HAM.

“Kami sudah menyiapkan masukan teknis, data lapangan, sampai mekanisme koordinasi lintas sektor. Sekarang tinggal kemauan politik untuk menetapkannya. Tanpa Perwali, sulit membayangkan Depok bisa menjaga capaian dan mencapai target 2030,” tegasnya.

Dalam catatan refleksinya, komunitas juga memberikan rekomendasi strategis 2025–2030, antara lain:

• Pengesahan Perwali HIV–IMS,
• Perluasan layanan ramah komunitas di seluruh Puskesmas,
• Penguatan surveilans SIHA + data komunitas,
• Distribusi PrEP dan PEP yang lebih luas dan terjangkau,
• Penyediaan layanan mobile di hotspot,
• Dukungan psikososial terstruktur untuk anak dan remaja,
• Serta kampanye anti-stigma berbasis komunitas.

Samsu menegaskan, refleksi ini bukan sekadar dokumentasi perjalanan, tetapi undangan untuk memperkuat komitmen kolektif.

“Depok punya kesempatan besar untuk menjadi kota yang inklusif dan responsif terhadap isu HIV. Komunitas sudah berjalan jauh, tetapi pekerjaan belum selesai. Eliminasi AIDS 2030 bukan sekadar slogan—itu tujuan yang realistis kalau kita bergerak bersama,” kata Samsu Budiman.(bry)