Kemenkeu Ungkap Belanja Negara di Bengkulu Telah Mencapai Rp 12,11 Triliun

JawaPos.com - Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Bengkulu mencatat sejak Januari hingga (10/11/2023), realisasi belanja negara di wilayah Bengkulu sudah mencapai Rp12,11 triliun.

Realisasi belanja negara tersebut terdiri dari dua kategori, yaitu belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).

"Sejak Januari saat ini realisasi belanja negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah mencapai 77,26 persen dari pagu sebesar Rp16,78 triliun," kata Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJPb Bengkulu Bayu Andy Prasetya dilansir dari ANTARA pada Sabtu (11/11).

Walaupun realisasi belanja negara sudah mencapai 77,26 persen, pihaknya selalu menyerukan kepada pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar segera memanfaatkan dana yang disalurkan sebaik mungkin.

Bayu mengatakan selain untuk membayar belanja daerah, dana belanja negara juga dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur dan membantu perekonomian masyarakat.

Realisasi anggaran belanja negara di Bengkulu terdiri dari belanja pegawai Rp1,49 triliun atau 80,91 persen dari pagu Rp1,84 triliun, belanja barang yaitu Rp1,53 triliun atau 60,03 persen dari pagu Rp2,55 triliun.

Lalu ada belanja modal sebesar Rp595,23 miliar atau 63,35 persen dari pagu Rp930,07 miliar, dan bantuan sosial sejumlah Rp14,94 miliar atau 80,15 persen dari pagu Rp18,64 miliar dengan total belanja pemerintah pusat sebesar Rp3,63 triliun atau 67,87 persen dari pagu Rp5,36 triliun.

Secara keseluruhan, realisasi anggaran TKDD di Bengkulu telah mencapai Rp8,47 triliun atau 82,14 persen dari pagu Rp10,32 triliun.

Bayu juga menyampaikan bahwa pemanfaatan TKDD terdiri dari dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp5,55 triliun atau 89,4 persen dari pagu Rp6,2 triliun, dana alokasi khusus (DAK) fisik Rp576,62 miliar atau 64,37 persen dari pagu Rp895,85 miliar.

Selanjutnya ada DAK non fisik, yaitu Rp1,03 triliun atau 73,14 persen dari pagu Rp1,41 triliun, dana bagi hasil (DBH) Rp338,64 miliar atau 55,29 persen dari pagu Rp612,43 miliar.

Terakhir, Bayu melaporkan dana insentif fiskal sebesar Rp64,6 miliar atau 58,35 persen dari pagu Rp110,7 miliar, dan dana desa yaitu Rp913,76 miliar atau 84,53 persen dari pagu Rp1,08 triliun.