Hingga Agustus Ratusan Ribu Orang Jawa Timur Antre KTP Elektronik, Blangko hingga Chip Masih Kosong

JawaPos.com–Jumlah masyarakat yang mengajukan permohonan perekaman e-KTP atau KTP elektronik di Jawa Timur terus meningkat. Namun, masyarakat masih harus memperpanjang rasa sabar lagi untuk segera mendapatkan KTP.

Pemprov Jawa Timur melalui dinas-dinas kependudukan dan catatan sipil di daerah tidak bisa lantas mencetak E-KTP. Sebab, jumlah ketersediaan blangko e-KTP masih terbatas.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Jatim R. Hari Chandra Novianto.

Hari Chandra mengatakan, berdasar data per 31 Agustus, jumlah Print Ready Record (PRR) atau KTP elektronik yang sudah siap dicetak tapi masih terkendala keterbatasan blangko lebih kurang 166.714 keping. ”Jumlah itu berdasar laporan harian dari kabupaten/kota,” ungkap Hari Chandra dilansir dari Radar Surabaya (Jawa Pos Group).

Chandra menambahkan, proyeksi kebutuhan keping KTP elektronik kabupaten/kota se-Jatim dari September hingga Desember 1.692.17 keping. Keterbatasan blangko KTP itu ternyata ada beberapa faktor pemicunya. Pertama, chip masih belum ada di dalam negeri. Chip perlu diimpor dulu.

Lalu, menurut dia, faktor penyedia blangko KTP masih terbatas. Terakhir, karena pencetakan blangko KTP elektronik oleh pihak penyedia tidak bisa sekaligus dalam jumlah besar.

Candra menjelaskan, seluruh kebutuhan blangko KTP elektronik berdasar amanat undang-undang menjadi kewenangan pusat. Kendati demikian, untuk tahun ini, sudah ada kejelasan untuk mencukupi kebutuhan blangko KTP elektronik.

”Pemerintah pusat akan mencetak blangko KTP elektronik sebanyak 11 juta lebih untuk mencukupi seluruh kebutuhan blangko di kabupaten/kota dan provinsi se-Indonesia sampai dengan Desember,” terang Candra.

Masyarakat yang membutuhkan identitas kependudukan dan bersifat urgen, masyarakat bakal diarahkan untuk mendapatkan KTP digital atau Identitas Kependudukan Digital.