Stafsus Wapres Dorong Akses dan Kualitas Pendidikan di Wilayah Pedalaman

JawaPos.com–Momentum penting dalam perjuangan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di wilayah Papua telah terjadi. Staf Khusus Wakil Presiden, Masykuri Abdillah, dengan penuh dedikasi menggelar rapat koordinasi yang membahas aspirasi penting terkait pendidikan di Tanah Papua.

Rapat itu dihadiri berbagai kementerian dan lembaga terkait, menunjukkan komitmen serius pemerintah untuk mengatasi tantangan pendidikan di daerah terpencil. Dalam pengantar rapat koordinasi di Kantor Sekretariat Wakil Presiden, Masykuri menggambarkan peran penting tokoh gereja dalam memberikan akses pendidikan bagi warga Papua, bahkan di wilayah pedalaman yang sulit dijangkau.

”Para tokoh gereja sudah banyak berkontribusi membuka akses pendidikan bagi rakyat Papua, bahkan sampai ke wilayah pedalaman. Mereka lah yang menyediakan ruang bagi Orang Asli Papua untuk menikmati pendidikan demi pembangunan kesejahteraan Papua,” ungkap Masykuri, Selasa (8/8).

Namun, kendati upaya tersebut telah dilakukan, realitas yang dihadapi masih menghadapkan Papua pada tantangan serius, yakni rendahnya ketersediaan guru pendidikan dasar dan kurangnya guru di wilayah pedalaman. Situasi itu berimbas pada rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin pun telah menunjukkan komitmennya dalam merespons masalah itu. Pada April 2023, wapres mengarahkan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk menyediakan akses penyediaan guru melalui Sekolah Tinggi Teologi (STT).

Wapres Ma'ruf Amin menggambarkan visi pemerintah yang mengutamakan pendidikan di Tanah Papua. Pemerintah komitmen untuk memberikan akses kepada STT dalam menyiapkan tenaga pendidik di wilayah tersebut. Langkah konkret itu kemudian diwujudkan dalam bentuk rapat koordinasi yang dilakukan Masykuri Abdillah.

Masykuri menyatakan, peran penting aktivis pendidikan dari kalangan gereja dan STT yang dengan suka rela mengajar di wilayah pedalaman Papua, meski di tengah banyaknya guru ASN yang meninggalkan daerah tugas mereka.

”Yang dibutuhkan saat ini adalah pemberian status dan hak kepada tenaga guru melalui pembukaan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)/Program Guru PAUD di STT. Ini sejalan dengan aspirasi dari lembaga Gereja Papua,” tandas Masykuri.

Aspirasi tokoh gereja untuk membuka Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (Prodi PGPAUD) dan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Prodi PGSD) juga ditegaskan perwakilan dari Papua Christian Center (PCC) Pst Konstantinus Bahang.

Dia menjelaskan, tujuan di balik permintaan itu, yakni untuk mencetak guru-guru berdedikasi yang bersedia mengajar di wilayah pedalaman Papua. Pernyataan itu diperkuat Otto Ihalauw, anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP). Menurut dia, perlu perlakuan khusus untuk Papua dalam konteks pendidikan.

Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Ineke Indraswati menyatakan, keseriusan pemerintah dalam menjawab aspirasi itu. Dia menyarankan skema kerja sama antara STT dengan Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK) seperti Universitas Cenderawasih untuk memenuhi permintaan pembukaan program studi yang diharapkan.

Stafsus Wapres Masykuri Abdillah menegaskan, komitmen pemerintah pusat untuk mendorong pembukaan Prodi PG PAUD dan Prodi PGSD di STT dengan pendekatan kebijakan afirmatif yang sesuai. Dengan sinergi antara pemerintah, tokoh gereja, dan lembaga pendidikan, langkah-langkah penting telah diambil untuk memajukan pendidikan di wilayah pedalaman Papua menuju masa depan yang lebih cerah.