Pemerintah Kucurkan Rp 5 Miliar untuk Bangun Toko Indonesia

JawaPos.com - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi (Disperindagkop) dan Usaha Kecil Menengah (UKM) akan membangun satu unit Toko Indonesia di perbatasan.

Kepastian ini disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disperindagkop dan UKM Kaltara, Hartono. Menurut dia, rencananya untuk membangun Toko Indonesia di perbatasan tidak hanya satu unit saja, melainkan sebanyak tujuh unit. 

Ketujuh titik yang akan dibangun itu di antaranya berada di Kecamatan Sebatik, Long Bawan, Pujungan, Krayan Selatan, Kayan Hulu, Sei Menggaris dan Kecamatan Lumbis.

“Namun karena keterbatasan anggaran membuat pemerintah harus memokuskan pembangunan satu titik saja di tahun ini. Rencananya akan dibangun di Sebatik,” sebut Hartono.

Ia menambahkan, anggaran yang dikucurkan untuk membangun Toko Indonesia sebesar Rp 5 miliar. Anggaran sebesar itu rencananya untuk pembangunan di lima titik. Artinya masing-masing satu titik hanya mendapat jatah anggaran sebesar Rp 1 miliar saja. “Namun jika dituruti satu titik dapat Rp 1 miliar maka itu tidak akan cukup dan pembangunannya tidak akan maksimal,” ungkapnya.

“Maka dari itu agar maksimal anggaran yang ada difokuskan kepada satu titik saja, Sedangkan titik lain yang belum terakomodir akan kembali diusulkan ke pemerintah pusat,” sambungnya.

Menurutnya, tujuan utama pendirian Toko Indonesia ini agar warga perbatasan ke depannya tak lagi bergantung kepada barang-barang dari negara tetangga, Malaysia. Sehingga dengan adanya Toko Indonesia itu, barang yang dibeli masyarakat merupakan barang dalam negeri, khususnya kebutuhan pokok masyarakat. “Kita berharap semuanya berjalan lancar, ini untuk menstabilkan harga saja,” ucapnya.

Hartono menyebutkan, selain Pasar Indonesia, nantinya akan dibangun juga sebuah gudang penyimpanan sembako di perbatasan. Sehingga dapat menjadi tempat penyimpanan barang dalam jangka waktu tertentu dan sekaligus untuk mendukung  keberadaan Toko Indonesia itu.

“Untuk mencegah terjadinya kelangkaan barang-barang yang mengakibatkan melonjaknya harga. Jadi barang-barang itu akan ditampung di gudang, baru didistribusikan ke distributor,” jelasnya.

Secara teknis, pembangunannya akan ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUTR Perkim) Kaltara. “Jadi akan ditanggani mereka,” tandasnya. ( */sam/keg/fab/JPG)