Gundul Massal Pejabat Non Job di Bengkulu Terkait OTT Ridwan Mukti?

JawaPos.com-  Sejak Gubernur Bengkulu nonaktif Dr. H. Ridwan Mukti, MH bersama istrinya dan dua pengusaha terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), cukup banyak peristiwa menarik yang dilakukan sejumlah PNS di Pemprov Bengkulu.

Yang terbaru, pejabat nonjob melakukan aksi cukur rambut beramai-ramai atau menggundulkan kepala. Ini dilakukan  para pejabat nonjob mulai dari jabatan eselon II, III, maupun IV. 

Informasi yang dihimpun Rakyat Bengkulu (Jawa Pos Group), aksi cukur rambut hingga botak tersebut dilakukan sejak Kamis 22 Juni lalu sebelum cuti bersama memasuki hari raya Idul Fitri 1438 hijriah. 

Sedikitnya ada tujuh mantan pejabat eselon II, serta belasan pejabat eselon III dan IV. Bila ditotalkan lebih dari 20 orang. Mayoritas mereka mengaku nekat menggundulkan rambut di kepalanya karena ingin membuang sial. Selain itu dalam rangka pasca hari raya Idul Fitri yang kembali ke fitrah.

Sementara Mantan Kepala Biro Umum Drs. Darpinuddin, MM mengakui bahwa dirinya salah seorang yang ikut menggundulkan kepala. 

Menurutnya, aksi itu bukanlah karena bentuk syukur karena Gubernur Bengkulu nonaktif ditangkap KPK dan dinonaktifkan. Tetapi merupakan bentuk spontan sesama mantan pejabat yang selama ini tidak pernah kumpul dan dalam rangka pasca hari raya Idul Fitri.

‘’Jadi kami gundulkan kepala tidak ada kaitanya dengan Gubernur Bengkulu nonaktif ditangkap KPK. Atau karena kami tidak terima dinonjobkan. Tapi kami melihat ada rekan-rekan yang sudah gundul kepalanya akhirnya kami sepakat untuk yang ingin ikut gundul dipersilakan. Yang tidak juga tidak dipersoalkan,’’ ujar Darpinuddin yang juga mantan Caretaker Bupati Seluma ini.

‘’Kalau ada yang mengartikan bahwa kami gundulkan kepala karena Gubernur nonaktif diproses KPK itu hanya kebetulan saja. Tapi kami murni ingin kebersamaan,’’ bebernya.

Terpisah Koordinator Pusat Kajian Anti Korupsi Bengkulu Melyansori mengatakan bahwa aksi cukur rambut bisa bentuk mengingatkan kepada gubernur atau pemimpin yang baru dapat menjalankan amanah sesuai aturan.

‘’Ke depan Gubernur baru tentu harus menjadikan pembelajaran. Sebab tidak hanya mantan pejabat, tetapi masyarakat juga bisa melakukan dan ini bukan hal biasa,’’ pungkasnya.(che/nas/JPG)