Sumbar Dapat Enam Sirene Tsunami Perdana 2018 dari BMKG

JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyerahkan pengelolaan dan operasional enam unit sirene tsunami pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Hal itu untuk mempermudah informasi evakuasi yang bisa segera dilakukan Pemprov Sumbar, jika sewaktu-waktu potensi tsunami kembali terjadi.

Kepala BMKG Pusat Dwikorita Karnawati mengatakan, selama ini perumusan evakuasi masih harus terpecah antara BMKG selaku pemberi peringatan dan Pemda sebagai pihak yang berwenang memerintahkan evakuasi. Namun, untuk langkah awal akan diberikan masa transisi selama setahun ke depan. Di mana teknisi sirene tsunami akan disediakan oleh BMKG.

Setelah masa transisi itu, Pemprov Sumbar secara penuh akan mengelola keenam sirene tsunami termasuk perawatan rutin. Sebagai operator sekaligus pihak yang berwenang menerbitkan perintah evakuasi, diharapkan proses warning dan evakuasi tsunami bisa lebih cepat bila memang dibutuhkan.

"Sirene ini terletak di Kabupaten Pesisir Selatan, Padangpariaman, Agam, Pasaman Barat, Kota Padang, dan Pariaman," kata Dwikorita Karnawati saat menyerahkan sirene pada Pemprov Sumbar di UPT BNPB, Bypass Kota Padang, Rabu (27/12).

Dwikorita Karnawati mengatakan, Sumbar dipilih sebagai daerah perdana yang menerima pengelolaan sirene tsunami karena dinilai paling siap. Sumbar dianggap memiliki kesiapan yang cukup untuk mengelola sirene tsunami termasuk soal Sumber Daya Manusia (SDM) dan penganggaran untuk perawatan sirene. Sumbar juga dianggap cukup berpengalaman dalam menjalankan manajemen kebencanaan.

Setelah Sumbar, BMKG akan menyerahkan pengelolaan sirene tsunami yang sudah terpasang di Aceh dan Bali. Alih kelola 54 unit sirene tsunami di seluruh Indonesia akan diperluas di daerah-daerah lainnya secara bertahap.

"Tapi kenapa tidak BMKG pusat saja yang kelola sirene? Karena yang paling tahu kondisi masyarakat di sini ya Pemda sendiri," ujar Dwikorita lagi.

Jika pengelolaan diserahkan sepenuhnya pada Pemprov Sumbar, tanggungjawab perawatan juga sepenuhnya beralih pada Pemprov Sumbar dengan biaya perawatan per unit sirene tsunami mencapai Rp50 juta pertahun.

Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno menegaskan, pihaknya secara penuh akan bertanggungjawab mengelola dan mengoperasikan seluruh sirene tsunami yang ada. Soal dana, Pemprov Sumbar sudah menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). "Yang mahal itu alatnya saja. Kalau merawat kita siap," kata Irwan.