Potensi CBM Tanjung Enim Capai 9,7 TCF, Percepat Diversifikasi Pasokan Gas Domestik

JawaPos.com - Kantor Staf Presiden (KSP) mempercepat koordinasi pembangunan fasilitas Compressed Natural Gas (CNG) Mother Station di Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, untuk mendukung ketahanan energi nasional sekaligus mendorong penciptaan lapangan kerja, dikutip dari ANTARA.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, wilayah Tanjung Enim menyimpan potensi sekitar 9,7 triliun kaki kubik (TCF) Original Gas in Place (OGIP) dengan estimasi nilai ekonomi mencapai USD 15,4 miliar.

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dengan cadangan CBM terbesar di dunia, dengan total potensi sekitar 453 TCF, menurut data Ditjen Migas Kementerian ESDM.

Potensi tersebut selama ini masih belum dimanfaatkan secara optimal sehingga menjadi peluang besar untuk memperkuat pasokan energi domestik.

Baca Juga:Kinerja Operasional Moncer, Pertamina Pertahankan Produksi Migas di Atas 1 Juta BOEPD

"Saya dengan jajaran menyelesaikan koordinasi untuk pembangunan Mother Station CNG yang rencana akan dibangun di Tanjung Enim. Memang ada beberapa permasalahan, namun karena semua sepakat bahwa demi bangsa dan negara dan ini merupakan proyek nasional, program strategis nasional yang harus kita kembangkan," kata Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman dalam siaran pers KSP.

Dalam koordinasi percepatan pembangunan fasilitas CNG Mother Station di Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Jumat (3/7), Dudung menyampaikan masih terdapat sejumlah aspek administrasi yang perlu diselesaikan, termasuk penyesuaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Namun, seluruh pihak disebut telah berkomitmen mempercepat penyelesaiannya sesuai ketentuan karena proyek tersebut merupakan Program Strategis Nasional.

Baca Juga:Keselamatan Migas Jadi Sorotan, PGN Perkuat Sinergi dengan Ditjen Migas

Menurut Dudung, penyelesaian administrasi akan tetap dilakukan melalui mekanisme yang berlaku dengan melibatkan pemerintah daerah maupun kementerian terkait. Pada saat yang sama, proses administrasi dan pelaksanaan pekerjaan akan dijalankan secara paralel agar target penyelesaian proyek pada tahun ini dapat tercapai.

"Di dalam penyelesaian administrasi itu sendiri, karena ini harus segera, target sesuai dengan tahun ini, maka proyek ini akan segera dikerjakan," katanya.

KSP menjelaskan penguatan koordinasi lintas sektor terus dilakukan sebagai bagian dari tugas lembaga tersebut dalam mengawal pelaksanaan program prioritas Presiden. Langkah itu ditempuh untuk membantu mengatasi berbagai hambatan implementasi di lapangan sehingga Program Strategis Nasional dapat berjalan tepat waktu, sesuai ketentuan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.