Lokasi Koperasi Merah Putih Tak Harus Strategis, Prioritas Ketersediaan Lahan

JawaPos.com – Dalam praktik bisnis konvensional, lokasi merupakan faktor kunci yang menentukan keberhasilan usaha. Aksesibilitas, visibilitas, hingga kedekatan dengan pasar menjadi pertimbangan utama. Namun, pendekatan tersebut tampaknya tidak sepenuhnya berlaku dalam pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP).

Di lapangan, prioritas utama pembangunan KDMP justru bukan pada lokasi strategis, melainkan pada ketersediaan lahan, khususnya tanah kas desa atau tanah bengkok. Artinya, selama lahan tersedia dan memenuhi syarat administratif, pembangunan tetap dilakukan, terlepas dari apakah lokasi tersebut layak secara bisnis atau tidak.

Bahkan, dalam sejumlah kasus, gerai KDMP tetap dibangun di lokasi yang jauh dari permukiman atau pusat aktivitas ekonomi warga. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar: bagaimana prospek bisnis koperasi jika aspek strategis lokasi diabaikan?

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan (Diskopumdag) Tuban, Gunadi, membenarkan bahwa ketersediaan lahan menjadi faktor utama dalam pembangunan KDMP.

“Ada beberapa kriteria yang disyaratkan untuk pembangunan gerai KDMP. Di antaranya ketersediaan lahan dengan ukuran 20x30 meter, kejelasan aset, dan lokasi strategis. Tapi yang menjadi prioritas tetap aset atau tanah kas desa,” ujarnya.

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa aspek strategis memang hanya menjadi pertimbangan sekunder. Dalam praktiknya, ketika desa tidak memiliki alternatif lahan yang lebih representatif, maka lokasi yang ada tetap digunakan tanpa banyak ruang untuk negosiasi.

Baca Juga:Mayoritas Tak Punya Lahan Representatif, Koperasi Merah Putih di Bangkalan Sebagian Gunakan Aset Pemkab

Ironisnya, pemerintah daerah juga tidak memiliki kewenangan penuh untuk menilai kelayakan lokasi dari sisi bisnis. Gunadi menegaskan bahwa proses verifikasi dilakukan langsung oleh pemerintah pusat melalui PT Agrinas Pangan Nusantara.

“Yang memverifikasi langsung dari Agrinas,” katanya.

Kondisi ini memperlihatkan adanya sentralisasi keputusan, di mana pemerintah daerah hanya berperan sebagai fasilitator tanpa ruang evaluasi yang memadai terhadap potensi ekonomi lokal.

Di sisi lain, pendekatan ini berpotensi menimbulkan risiko jangka panjang. Tanpa lokasi yang strategis, koperasi berpotensi kesulitan menarik konsumen, menghambat perputaran barang, hingga berujung pada rendahnya produktivitas usaha.