Kecelakaan Kerja, Pekerja Proyek Koperasi Merah Putih di Mojokerto Tidak Mendapat Perlindungan Sosial 

JawaPos.com - Pagu dana desa tahun anggaran 2026 untuk 299 desa di Kabupaten Mojokerto turun di angka Rp 100,7 miliar dari sebelumnya Rp 294,5 miliar akibat penyesuaian adanya pelaksanaan proyek Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Anjloknya pagu hingga 65 persen dipastikan mengakibatkan pembangunan infrastruktur di lingkungan melambat.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto Sugeng Nuryadi mengatakan, sesuai data pagu tertinggi hanya Rp 373 juta untuk Desa Randugenengan, Kecamatan Dlanggu. Sedangkan terendah di Desa Dilem, Kecamatan Gondang, senilai Rp 213 juta. Sebaliknya pada tahun 2025, pagu terendah sebesar Rp 607 juta untuk Desa Jembul, Kecamatan Jatirejo, dan tertinggi mencapai Rp 1,7 miliar untuk Desa Kunjorowesi, Kecamatan Ngoro.

"Jadi, angka tertinggi tahun ini saja lebih rendah dibandingkan pagu terendah tahun lalu. Jika rata-rata DD tahun lalu setiap desa kisaran Rp 800 juta, kalau sekarang tidak ada yang di atas Rp 400 juta. Artinya, penurunannya benar-benar drastis," ungkapnya, Rabu (22/4).

Turunnya DD tahun ini tentu menjadi pukulan telak bagi desa. Utamanya terkait keberlanjutan pembangunan lingkungan. "Turunnya DD hingga 65 persen tahun ini otomatis memengaruhi keberlangsungan pembangunan di desa," ungkapnya.

Keterbatasan anggaran yang ada secara tidak langsung membuat pembangunan infrastruktur di lingkungan desa melambat. Apalagi, tahun ini Rp 16,5 miliar yang seharusnya diploting untuk bantuan keuangan (BK) desa dianulir untuk ditambahkan pada alokasi dana desa (ADD).

Baca Juga:Progres Koperasi Merah Putih di Boyolali, 250 Unit Mulai Dibangun, 17 Desa Masih Terhambat Regulasi Lahan

Kebijakan tersebut sekaligus menjawab tuntutan para kades dan perangkat, termasuk menutup minusnya penghasilan tetap (siltap) hingga insentif BPD dan RT/RW di 72 desa yang tersebar di 18 kecamatan. "Tidak menghambat. Desa menyesuaikan kebijakan dari pusat," tegasnya.

Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa juga menganulir BK desa 2026 senilai Rp 16,5 miliar untuk ditambahkan pada ADD di Kabupaten Mojokerto. Tambahan ini menjadikan plot ADD 2026 menjadi Rp 124,8 miliar dari sebelumnya Rp 108,314 miliar. Kendati ada tambahan Rp 16,5 miliar, namun ADD tahun 2026 tetap lebih rendah dibandingkan ADD 2025 sebesar Rp 139,108 miliar karena faktor kemampuan fiskal daerah. ’’Pemda berkomitmen untuk kembali menganggarkan BK desa apabila keuangan daerah memungkinkan. Khususnya pada PAK 2026 yang akan diproyeksikan pada Agustus 2026,’’ tandasnya. 

Baca Juga:Beromzet Rp 100 Juta, Koperasi Merah Putih Gedawang Semarang Belum Tersentuh Bantuan Modal Rp 3 Miliar

Pekerja KDKMP di Mojokerto Tak Tercover Perlidungan Sosial

Sementara itu, kecelakaan kerja yang menewaskan satu pekerja dan satu luka-luka dalam pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Tawangsari, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Rabu (8/4) lalu, mengungkap fakta mengejutkan. Selain diduga tak menerapkan K3 (keselamatan dan kesehatan kerja), mereka juga tidak tercover BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Mojokerto Imam Haryono Safii mengatakan, tidak tercovernya BPJS Ketenagakerjaan bagi pada pekerja proyek KDMP ini belakangan membuatnya merasa prihatin. Praktis, kondisi ini cukup miris di tengah pemerintah sedang getol-getolnya mengampanyekan K3 di lingkungan kerja, tetapi tidak diterapkan dalam pelaksanaan proyek pemerintah itu sendiri. "Makanya sama-sama, ayo kita kontrol pekerja atau proyek-proyek yang belum didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan," jelasnya.