Dapat Truk dan Pikap untuk Koperasi Merah Putih, Pemerintah Desa di Tuban Tak Punya Kendali dan Bingung Mau Dipakai Apa

JawaPos.com - Kendaraan operasional Koperasi Desa Merah Putih mulai dibagikan ke desa-desa. Namun, penggunaan aset tersebut belum jelas, sementara pemerintah desa sendiri tidak memiliki kendali atas pengelolaannya.

Dilansir dari Radar Tuban, kendaraan berupa truk, pikap 4x4, dan roda tiga itu tidak berada di bawah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), melainkan dikelola oleh Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Akibatnya, pemerintah desa tidak memiliki kewenangan untuk menentukan bagaimana kendaraan tersebut digunakan.

Di sisi lain, fungsi kendaraan tersebut dalam operasional koperasi juga belum terdefinisi secara jelas. Bahkan, di tingkat daerah, penjelasan terkait peruntukan kendaraan masih bersifat normatif.

Kepala Desa Dagangan, Kecamatan Parengan, Tuban, Abdul Wahab, menyebut pemerintah desa hanya menerima kebijakan dari pusat tanpa ruang untuk menentukan kebutuhan di lapangan.

Baca Juga:Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

Dia mencontohkan, secara geografis wilayahnya membutuhkan kendaraan untuk mengangkut hasil pertanian di daerah perbukitan. Namun, jumlah kendaraan yang tersedia belum tentu sesuai kebutuhan.

“Kalau ngomong kebutuhan, minimal lima unit. Kalau di desa lain tidak kepakai, bisa dialihkan ke Desa Dagangan,” ujarnya.

Meski demikian, ia mempertanyakan apakah kendaraan tersebut boleh digunakan untuk membantu aktivitas petani, mengingat pengelolaannya berada di bawah koperasi.

“Kalau boleh, ya bagus. Tapi kami tidak punya kewenangan terhadap operasional kendaraan KDMP,” katanya.

Kondisi serupa juga terlihat di daerah pesisir seperti Desa Karangagung, Kecamatan Palang. Kepala desa setempat, Aji Agus Wiyoto, menilai kendaraan tersebut bisa dimanfaatkan untuk mengangkut hasil tangkapan nelayan maupun peralatan seperti mesin kapal dan jaring.