Andrie Yunus Disiram Air Keras, PBNU Diminta Ikut Membela Kebebasan Berpendapat

JawaPos.com - Pengasuh Pondok Pesantren (PP) Mamba'ul Ma'arif, Denanyar, Jombang, Abdussalam Shohib meminta kepada Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) ikut mengambil sikap tegas atas penyerangan air keras kepada aktivis KontraS, Andrie Yunus. Pasalnya selama ini PBNU terkenal tegas memperjuangan kebebasan berpendapat.

"Semestinya PBNU melalui perangkatnya, LBH PBNU dan Ansor bisa menjadi garda terdepan untuk bersuara dan melakukan pembelaan. Meneruskan sikap Gus Dur yang dikenal pembela kebebasan berpendapat, keberpihakan dan afirmasinya terhadap masyarakat sipil yang tertindas," kata Gus Salam, Rabu (1/4).

Pengurus PWNU Jawa Timur priode 2018-2023 itu mengatakan, saat ini di ruang publik terjadi kekhawatiran terhadap penanganan kasus Andrie Yunus ini. Terdapat kekhawatiran kasus ini tidak akan diselesaikan secara transparan.

"Tidak hanya kekhawatiran, tapi memantik kecurigaan publik. Karena, mundurnya Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI, Letjen TNI Yudi Abrimantyo sebagai tanggung jawab moral, menjadi fakta. Fakta lain, 4 oknum TNI telah ditahan Danpuspom TNI, indikasi penanganan perkara ke Puspom TNI, dan latar belakang korban Andrie Yunus yang aktif mengadvokasi reformasi sektor pertahanan," imbuhnya.

Baca Juga:PBB Tolak Hukuman Mati, Desak Israel Cabut UU Baru!

Gus Salam mengatakan, peristiwa yang diawali Andrie mengingatkannya terhadap kasus serupa yang menimpa Novel Baswedan. Kondisi ini harus menjadi perhatian agar demokrasi di Indonesia bisa tetap berdiri kokoh.

"Di Indonesia, teror dan intimidasi terhadap warga kritis dan menggunakan haknya banyak terjadi, cenderung meningkat dan mewarnai hubungan warga sipil dengan kekuasaan yang diwakili para aparaturnya di berbagai sektor. Para penggerak demokrasi kritis-ekspresif dari masyarakat sipil berpotensi dikebiri agar lemah dan tidak mengganggu kekuasaan. Demikiankah ?," imbuhnya.

Gus Salam mengingatkan kepada negara agar melindungi seluruh warganya. Sikap kritis dari seseorang tidak menjadi alasan pembenar menjadi sasaran kejahatan.

"Jadi, masyarakat kritis merupakan pilar pendukung tegaknya demokrasi. Hubungan negara dan rakyat diikat dengan hak asasi manusia sesuai kepribadian bangsa. Sebagaimana dalam agama bahwa maqoshid asy-syari’ah; pengaturan tata cara hidup dimaksud untuk melindungi nyawa (hifdzun nafs), melindungi kewarasan akal-kesehatan berpikir (hifdzul aqli), dan lain-lain," jelasnya.

Atas dasar itu, Gus Salam meminta agar kasus Andrie Yunus ini diusut tuntas secara transparan. Dengan begitu, penegakan hukum berjalan adil.