Pembangunan di Papua Tidak Terlepas dari Pemerataan dari Soeharto

JawaPos.com - Penolakan dan dukungan pemberian gelar pahlawan nasional terhadap Soeharto terus bergulir. Dukungan pemberian karena tidak terlepas dari peran dari Presiden Ke-2 RI itu memimpin Tanah Air, termasuk di Papua. 

Anggota DPR Robert J. Kardinal mengatakan, gelar pahlawan nasional untuk Soeharto tidak terlepas dari kontribusinya untuk pembangunan di Papua. "Soeharto layak dianugerahi gelar pahlawan nasional atas jasa dan peran strategisnya dalam pembebasan Irian Barat (kini Papua) dari kekuasaan Belanda pada awal 1960-an," tegas Robert kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (8/11). 

Anggota DPR dari daerah pemilihan Papua itu menuturkan, Soeharto sebelum menjabat sebagai presiden dipercaya untuk memimpin Komando Mandala Pembebasan Irian Barat melalui Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1962.  

Dalam kapasitas sebagai panglima mandala, Soeharto merancang dan melaksanakan Operasi Mandala, yang menjadi bagian integral dari pelaksanaan Tri Komando Rakyat (Trikora). Strategi militer yang terencana dan koordinasi lintas matra yang dipimpin SOeharto sukses meningkatkan tekanan terhadap Belanda, sekaligus membuka jalan bagi diplomasi internasional.

Baca Juga: Wapres Gibran Bantah Diasingkan di Papua: Itu Bukan Tempat Pengasingan atau Pembuangan

Puncaknya, Indonesia dan Belanda menandatangani Perjanjian New York pada 15 Agustus 1962 yang mengatur penyerahan Irian Barat kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA), sebelum akhirnya diserahkan kepada Indonesia pada 1 Mei 1963. 

“Peran Soeharto dalam pembebasan Irian Barat merupakan fakta sejarah yang tidak bisa dipisahkan dari proses penegakan kedaulatan Indonesia. Beliau memiliki kontribusi langsung dalam menjaga keutuhan NKRI,” tegas anggota Fraksi Golkar itu. 

Menurut dia, keberhasilan Soeharto dalam Operasi Mandala menjadi bukti kepemimpinan strategis dan nasionalismenya yang tinggi. “Dia mampu memadukan kekuatan militer dan diplomasi untuk mencapai tujuan nasional,” tambahnya. 

Tidak hanya itu, kepemimpinan Soeharto juga meninggalkan legacy yang membekas sampai saat ini di Papua. Salah satu kebijakan monumental Soeharto yang turut mengubah Papua adalah program transmigrasi nasional pada 1980-an. Transmigrasi itu menekankan pemerataan kesejahteraan dari Sabang hingga Merauke.

Baca Juga: Wapres Gibran Main Bola Bareng Warga Papua Barat, Cetak Hattrick Disambut Tepuk Tangan Meriah

Harus diakui, kata Robert, sebagian besar wilayah Papua masih tertinggal dalam pembangunan ketika Soeharto mulai memimpin. Infrastruktur minim, mobilitas penduduk terbatas, dan ketimpangan ekonomi sangat mencolok dibanding wilayah barat Indonesia.  

"Melalui program transmigrasi, Pemerintah membuka daerah-daerah baru untuk permukiman, pertanian, perikanan, dan berbagai kegiatan ekonomi produktif di kawasan Papua," ujarnya