Viral di Medsos, Sepatu Anggota Paskibraka Luwu Timur Sulsel Robek dalam Sekali Latihan, Dugaan Korupsi APBD Mengemuka

JawaPos.com - Persiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Luwu Timur untuk perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia diwarnai insiden memalukan.

Sepatu bermerek HOKA yang dibagikan panitia kepada anggota Paskibraka justru robek hanya setelah sekali dipakai saat latihan.

Salah seorang anggota Paskibraka yang enggan disebutkan namanya itu mengaku awalnya bangga mendapat sepatu bermerek internasional. Namun rasa itu sirna ketika sepatu yang dipakai langsung terkelupas lemnya dan robek.

“Iya, panitia memberikan sepatu merek HOKA. Baru sekali dipakai sudah rusak. Tapi tetap kami pakai demi kelancaran persiapan pengibaran Sang Merah Putih,” ujarnya kepada wartawan. 

Unggahan yang kemudian viral itu diposting di akun Instagram @lutim_update. Fenomena ini memicu sorotan tajam dari aktivis pemuda Luwu Timur. Ia menilai kasus sepatu Paskibraka ini hanya puncak gunung es dari buruknya pengelolaan anggaran.

“Setiap tahun APBD mengalokasikan dana tidak sedikit untuk perayaan HUT RI. Tapi nyatanya, pengadaan sepatu saja kualitasnya memprihatinkan. Ada indikasi untung-untungan dalam pengadaan,” cetusnya.

Ia pun mendesak aparat penegak hukum di Luwu Timur segera menyelidiki penggunaan anggaran Paskibraka 2025.

Isu ini makin ramai dibicarakan setelah foto sepatu robek beredar di media sosial. Netizen berspekulasi bahwa sepatu tersebut bukan asli HOKA, melainkan barang KW alias palsu.

Alasannya, harga asli sepatu HOKA di pasaran mencapai jutaan rupiah. Sementara anggaran yang dikucurkan untuk setiap pasang sepatu Paskibraka kabarnya hanya Rp 300 ribu. 

Tak sedikit komentar publik yang menyinggung potensi mark-up anggaran dalam proyek pengadaan ini.

Kasus sepatu robek ini seakan mengulang cerita lama: Anggaran publik yang besar, tapi hasilnya jauh dari kualitas yang layak. Dari proyek jalan, bansos, hingga seragam sekolah, praktik serupa seolah menjadi pola berulang.

Korupsi di tingkat lokal bukan sekadar kasus oknum, tapi kerap dianggap budaya yang sulit diberantas.

Masyarakat pun khawatir, jika hal sekecil pengadaan sepatu Paskibraka saja sudah bermasalah, bagaimana dengan proyek lain yang nilainya miliaran rupiah?