Bantuan Renovasi Rumah, Harapan di Tengah Krisis Hunian di Indonesia

JawaPos.com-Bagi Ibu Sumarliyah, warga Bekasi, memiliki rumah yang kokoh dan nyaman dulu hanya angan-angan. Bersama almarhum suaminya, seorang pensiunan pegawai negeri, dia tinggal di rumah yang dari tahun ke tahun makin rapuh. 

Dindingnya lembap, atap bocor, dan ruang yang sempit menjadi saksi masa tuanya yang sederhana, bahkan nyaris tak layak huni. Ketika akhirnya bantuan datang dalam bentuk program renovasi rumah, bukan dari pemerintah, melainkan dari pihak swasta, dia tak bisa menahan air mata.

“Kami sangat bersyukur. Rumah kami jadi lebih layak dan nyaman,” ucap Sumarliyah, pelan.

Kisah Ibu Sumarliyah bukan satu-satunya. Di Indonesia, memiliki rumah yang layak masih menjadi mimpi panjang bagi jutaan warga, terutama mereka yang hidup dengan pendapatan terbatas. 

Ironisnya, di tengah jargon pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tempat tinggal yang aman dan sehat masih menjadi kemewahan bagi banyak orang. Laporan dari berbagai lembaga menyebutkan bahwa jutaan rumah di Indonesia masuk kategori tidak layak huni, atapnya rapuh, tanpa ventilasi, tanpa sanitasi, bahkan berdiri di tanah yang tidak aman. 

Dan realita pahitnya negara belum benar-benar hadir secara signifikan dalam menyelesaikan krisis ini.

Pemerintah punya program seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau skema subsidi KPR untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Namun akses terhadap program ini tidak merata, prosesnya rumit, dan cakupannya jauh dari cukup. 

Di banyak wilayah, warga hanya bisa berharap kepada inisiatif komunitas, lembaga swasta, atau donasi pribadi bukan pada negara yang seharusnya menjamin hak dasar atas tempat tinggal.

Sementara itu, kebutuhan rumah terus meningkat. Harga tanah melonjak, pembangunan properti lebih banyak menyasar segmen menengah atas, dan kawasan urban makin sulit dijangkau oleh warga kecil. 

Rumah bukan hanya makin mahal, tapi juga makin tidak adil. Kesenjangan antara mereka yang mampu dan yang tidak semakin terasa bahkan dalam urusan tempat tidur.

Di tengah situasi seperti itu, bantuan renovasi rumah dari perusahaan seperti seperti yang diterima Sumarliyah menjadi oase kecil di padang kering. 

Tapi juga sekaligus menjadi pengingat keras bahwa ada kekosongan besar dalam sistem. Bahwa hak atas rumah layak, yang seharusnya dijamin negara, malah diserahkan ke tangan pihak lain, seolah nasib warganya tergantung pada siapa yang kebetulan peduli.

Selama pemerintah masih lambat dan tidak serius menyelesaikan masalah ini secara struktural, selama rumah layak masih bergantung pada keberuntungan, maka selama itu pula krisis ini akan terus menjadi luka yang dibiarkan terbuka.

Karena rumah bukan hadiah, rumah adalah hak. Dan hak seharusnya tidak perlu dimenangkan lewat undian bantuan atau belas kasih.