Bantah Dibiayai Oligarki, Ini Kata Gubernur Jabar Dedi Mulyadi soal Kegiatan Aguan Cs di Gedung Sate Bandung

JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi membantah stigma bahwa dirinya dibiayai oleh oligarki. Stigma ini dihubungkan dengan adanya foto dirinya dengan pemilik Agung Sedayu Grup, Sugianto Kusuma alias Aguan di Gedung Sate, Bandung.

Seperti diketahui, Agung Sedayu Grup sendiri merupakan salah satu perusahaan besar yang berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Saat ini ada stigma yang diarahkan bahwa saya dibiayai oleh oligarki. Disponsori oleh oligarki. Hal itu dihubungkan dengan adanya foto dan kegiatan Pak Aguan Cs di Gedung Sate dan di Kota Bandung,” kata Dedi seperti dilihat pada akun Instagram pribadinya, @dedimulyadi71, Jumat (11/7).

Dia menegaskan, saat itu Pemprov Jawa Barat kedatangan tamu dari Yayasan Buddha Tzu Chi yang dimotori oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (MPKP), Maruarar Sirait.

Tujuannya baik, yakni memberikan bantuan kepada masyarakat kota Bandung yang rumahnya kumuh.

Terdapat 500 rumah yang akhirnya dibangun. Saat itu, Pemprov Jawa Barat menerimanya secara resmi bersama dengan Wali Kota Bandung, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

Dengan ini, Dedi menekankan tak ada sedikit pun kerja sama oligarki, terutama mengenai yang berkaitan dengan kepentingan pribadinya.

Dia pun mengambil contoh kebijakan lain, yakni saat dirinya berkunjung ke Kabupaten Cianjur. Saat itu, dirinya meresmikan masjid yang dibangun oleh Yayasan Arta Graha milik Tomi Winata.

Saat itu, Pemprov Jawa Barat dengan Tomi Winata berkomitmen untuk membangun dan mengembangkan daerah terisolir di wilayah Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, dan Garut dengan membangun batching plan.

“Dan selama berpuluh-puluh tahun wilayah itu menjadi wilayah terisolir dan kami akan melakukan secara bersama demi kebaikan,” jelas dia.

Berikutnya, kedua pihak bekerja sama untuk menjaga dan mengembangkan kembali habitat Gunung Wayang dari berbagai bentuk intervensi perusahaan.

Selanjutnya, dirinya dengan pengusaha Tionghoa tersebut sepakat membangun kembali kawasan-kawasan perkebunan teh dan karet yang berubah peruntukannya.

“Yang pada akhirnya rakyat itu bisa menjadi tuan dengan mengelola perkebunan teh dan karet yang dibiayai oleh Pemerintah Provinsi, Yayasan Arta Graha, dan berbagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap pengembalian ekosistem dan perkebunan di Jawa Barat,” tukas eks Bupati Purwakarta ini.

Dengan sejumlah kerjasama ini, Dedi menegaskan akan terus berhubungan dengan siapapun selama legal, tak merugikan masyarakat, membayar pajak, melahirkan regulasi tumbuhnya lapangan kerja, dan dilakukan secara terbuka.

“Dalam pandangan saya tidak mungkin pemerintah tidak berhubungan dengan dunia usaha. Selama berhubungannya dilakukan secara terbuka, kemudian bertujuan untuk kebaikan dan kemakmuran rakyat, tidak merugikan rakyat, tidak merusak lingkungan, tidak mencemari lingkungan, tidak merampas hak-hak negara dan hak rakyat. Bagi saya tidak ada masalah,” tegas dia.