Disebut Mulyono Jilid 2 dan Gubernur Konten, Dedi Mulyadi Tak Ambil Pusing

Tangkapan layar pertemuan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan Meilanie, 46, ibu yang menjadi korban penganiayaan oleh anaknya sendiri Moch Ichsan, 22. (Youtube KANG DEDI MULYADI CHANNEL)

JawaPos.com-Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tak lepas dari kritikan terkait kebijakan yang dijalankannya. Kritikan tersebut pun datang dari sejumlah pihak.

Baca Juga: Netizen Brasil Ramai-ramai Serbu Instagram Prabowo Minta Juliana yang Jatuh di Rinjana segera Dievakuasi 

Dalam kesempatannya, Dedi Mulyadi menanggapi kritikan yang telah ditujukan kepadanya. Dia menekankan, kritikan tersebut sejatinya bentuk rasa cinta masyarakat Indonesia kepada dirinya.

Adapun sosok eks Bupati Purwakarta ini juga menjelaskan bahwa cukup banyak julukan yang diberikan masyarakat kepadanya, seperti halnya Gubernur Konten ataupun Mulyono Jilid 2.

"Mencintai saya ada yang memuji ada yang mengkritik. Yang mengkritik memberikan gelar kepada saya, banyak sekali gelar. Gelarnya dari mulai Gubernur Konten, Gubernur Lambe Turah, Mulyono Jilid 2, kemudian gubernur yang mungkin ya dungu gitu kan," kata Dedi Mulyadi seperti dikutip dari Instagram pribadinya, @dedimulyadi71, Selasa (24/6). 

Lebih parahnya lagi, terkadang ada masyarakat yang memberikan julukan dengan kata-kata yang sejatinya tak pantas diucapkan.

"Yang terbaru ini juga ada lagi, saya tidak tahu apakah ini ucapan ditujukan pada saya atau bukan, saya tidak tahu. Tetapi orang menanggapi bahwa ucapan itu ditunjukkan pada saya sehingga melakukan pembelaan yang luar biasa," tukas Dedi. 

Menyikapi hal itu, dia menjelaskan bahwa ia cukup tenang. Menurutnya, tak masalah dirinya diberikan julukan apapun asalkan masih bisa berkontribusi dan bermanfaat bagi masyarakat Jawa Barat.

"Santai aja, nggak usah bikin ribut kalau ada orang yang mengkritik tanggapi dengan rileks karena dia sayang dengan saya. Bagi saya, lebih baik dianggap pemimpin tolol tapi bisa berbuat yang terbaik bagi kepentingan masyarakatnya," jelas dia.

Di sisi lain, Dedi juga ingin membuat anggaran menjadi transparan. Tujuannya agar masyarakat mengetahui dengan jelas arah anggaran yang digunakan pemerintah.

Alhasil, masyarakat yang berstatus sebagai pemegang kekuasaan tertinggi bisa dengan bebas mengetahui dana yang dimiliki dan dialokasikan oleh pemerintah. (*)