Logo JawaPos
Author avatar - Image
Rabu, 21 Mei 2025 | 21.19 WIB

Program Pengiriman Anak Nakal ke Barak Militer Dikritik, Dedi Mulyadi: Mereka yang Nyinyir Mempertuhankan Politik

Gubernur Dedi Mulyadi menghadiri upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Provinsi Jawa Barat Tahun 2025. (YouTube Humas Jabar) - Image

Gubernur Dedi Mulyadi menghadiri upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Provinsi Jawa Barat Tahun 2025. (YouTube Humas Jabar)

JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali buka suara soal program kontroversialnya yang mengirim anak-anak sekolah ke barak pendidikan kebangsaan. Menanggapi kritik dari berbagai pihak, ia menyebut bahwa orang-orang yang menentang program ini hanyalah kaum nyinyir dan pembenci yang tak ingin program tersebut sukses.

Menurut Dedi, ada dua kelompok yang muncul merespons program tersebut: mereka yang berharap program ini berhasil karena kecintaannya pada bangsa, dan mereka yang justru berharap program ini gagal demi kepentingan politik semata.

“Mereka yang nyinyir adalah orang-orang yang mempertuhankan politik, meski lidahnya mengaku bertuhan pada Allah, tapi hatinya penuh hasutan,” ucapnya lantang dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Instagramnya, Rabu (21/5).

Dalam kesempatan itu, Dedi juga menyinggung bahwa sistem pendidikan nasional perlu dievaluasi. Hal itulah yang melatarbelakangi pengiriman anak ke barak militer. 

“Kalau hanya 18 hari di sini (barak) bisa membentuk semangat nasionalisme, sementara di sekolah tidak, berarti ada yang salah dengan sistem pendidikan kita,” katanya.

Dedi menegaskan, pendidikan dari hati dan cinta jauh lebih efektif ketimbang sekadar mengejar angka dan laporan keuangan semata.

Untuk diketahui, kendati telah menerima banyak dukungan masyarakat, program Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengirim anak-anak bermasalah ke barak militer juga tak jarang mendapat kritikan tajam.

Usai Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) minta program dievaluasi, kini giliran organisasi guru Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) keras mendesak kebijakan ini dihentikan.

Sekjen FSGI Fahriza Marta Tanjung menyampaikan, pihaknya menolak kebijakan ini. Apalagi disusul dengan narasi adanya rencana guru "malas" juga akan dikirim ke barak militer.

"FSGI menilai ini merupakan kebijakan instan, tidak menyentuh akar masalah, dan berpotensi tidak berdampak jangka panjang dalam perubahan perilaku," ujarnya, dalam keterangan resminya, Senin (19/5).

Editor: Estu Suryowati
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore