Pemprov Bali Laporkan Soal Kasus ASN Tidak Netral ke DPR RI

JawaPos.com–Sekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra dalam kunjungan kerja Komisi II DPR RI menyampaikan soal temuan selama Pemilu 2024. Salah satunya aparatur sipil negara (ASN) yang tidak netral.

”Ada satu kasus netralitas yakni pegawai tata usaha di salah satu sekolah dan sudah kami tindak lanjuti karena lapor ke bawaslu kemudian ke komisi ASN dan dijatuhkan hukuman disiplin,” kata Dewa Made Indra di hadapan Ahmad Doli Kurnia dan rombongan dewan seperti dilansir dari Antara di Denpasar, Senin (6/5).

Sekda Dewa Indra mengatakan, itu merupakan salah satu kejadian saat Pemilu 2024. Diharapkan melalui Tim Pengawasan Netralitas ASN Pemprov Bali, saat Pilkada tidak terulang kembali.

Lebih lanjut, birokrat nomor satu di Pemprov Bali itu mengatakan, pegawai ASN yang melanggar netralitas tersebut saat ini sudah turun jabatan dan pindah tugas. Saat itu diketahui pegawai tata usaha sekolah milik pemerintah provinsi di Kabupaten Karangasem itu kedapatan mengikuti kampanye salah satu calon legislatif. Dia dilaporkan dan dijatuhi rekomendasi sanksi.

Dewa Indra memastikan, tim pengawas terhadap netralitas ASN itu akan terus dilanjutkan untuk Pilkada 2024.

”Tentang netralitas ASN, kami di Provinsi Bali dan kabupaten/kota tentu bekerja sama dengan bawaslu menjaga agar ASN benar-benar menunjukkan komitmen netralitas,” ujar Dewa Made Indra.

Berbagai upaya sudah dilakukan sejak pemilu dan rencananya akan dilakukan hal yang sama untuk pemilihan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali.

”Kami melakukan penandatanganan pakta integritas, menyatakan ikrar, membentuk tim mengawasi netralitas, banyak hal,” sebut Dewa Made Indra.

Dalam kunjungan Komisi II DPR RI, selain perihal netralitas ASN, Sekda Dewa Indra menyampaikan kejadian-kejadian selama Pemilu 2024 yang dapat menjadi bahan evaluasi dewan. Kejadian tersebut seperti perusakan alat peraga kampanye milik calon presiden dan wakil presiden maupun calon legislatif. Hal itu terjadi di Denpasar, Badung, dan Jembrana.

Selain itu juga dilakukan pemungutan suara ulang untuk jenis surat suara tertentu di Kabupaten Gianyar dan Buleleng. Meski terjadi beberapa gangguan, Pemprov Bali menyatakan ada kebanggaan dalam pelaksanaan pemilihan umum tersebut. Partisipasi pemilih saat 14 Februari mencapai 83,34 persen, selain itu tidak ada gugatan dari peserta yang sampai ke Mahkamah Konstitusi.