Kemendagri Tangani Pembiayaan Beasiswa Siswa Unggul Papua

JawaPos.com–Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) fokus menangani pembiayaan beasiswa Siswa Unggul Papua (SUP). Upaya itu salah satunya dengan menggelar Rapat Fasilitasi dan Koordinasi bersama Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Daerah Otonomi Baru (DOB) se-Papua.

Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Horas Maurits Panjaitan menegaskan, pihaknya terus berfokus menindaklanjuti penyelesaian pendanaan beasiswa SUP Tahun Anggaran (TA) 2023 serta keberlanjutan SUP.

”Ada pembahasan untuk memfasilitasi koordinasi antar kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota se-Papua serta provinsi daerah otonom baru guna membahas kebutuhan pembiayaan beasiswa SUP,” jelas Maurits.

Maurits mengatakan, Pemerintah Provinsi Papua telah melunasi pembayaran tunggakan beasiswa SUP pada Januari hingga Juni 2023. Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Provinsi se-Tanah Papua, dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua, melakukan sharing pendanaan beasiswa SUP melalui bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Provinsi Papua.

”Ini untuk menyelesaikan pendanaan pada 2023,” jelas Maurits.

Maurits mengatakan, Provinsi Papua telah memberikan dana talangan sebesar Rp 68.880.661.079,16. Hal itu karena pemerintah provinsi dan kabupaten/kota lainnya belum menyalurkan bantuan keuangan khusus sebagaimana kesepakatan dalam berita acara pada tanggal 17 Januari 2024.

”Pemerintah Provinsi Papua meminta agar kebutuhan beasiswa SUP 2024, 2025, dan 2026, menjadi tanggung jawab kabupaten/kota. Sebab, data sudah berdasar domisili,” ujar Maurits.

Maurits menambahkan, terkait skema penyelesaian beasiswa SUP tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Papua. Hal itu sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 Tahun 2021 dan Berita Acara Kesepakatan rapat koordinasi pada 12 April 2023 di Kemendagri. Sedangkan kabupaten/kota setidaknya memberikan bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi.

”Jumlah sharing pendanaan untuk 2024, 2025, dan 2026, akan dipastikan dalam rapat koordinasi berikutnya,” tegas Maurits.