Pembangunan Proyek Tol Kediri – Kertosono Dipastikan Molor, Ternyata Ini Penyebabnya

JawaPos.com – Target realisasi Tol Kediri – Kertosono tahun ini dipastikan molor. Proyek fisik belum bisa dilakukan hingga akhir tahun ini karena tanah yang sudah dibebaskan masih kecil.

Hingga pertengahan November ini, persentasenya masih kurang dari 10 persen.

Kepastian belum dimulainya Pembangunan Tol Kediri - Kertosono tahun ini diungkapkan oleh General Manager Teknik dan Operasi PT Jasa Marga Ngawi Kertosono Kediri (JNKK) Eko Budi Siswandi.

Melihat progress pembebasan tanah dan waktu yang kurang dari dua bulan, eko pesimis dengan proyek tersebut bisa dimulai akhir tahun ini.

“Dengan waktu semepet ini, sepertinya pembangunan Tol Kediri-Kertosono tidak dapat dilakukan di tahun ini” Ujar Eko dikutip Radar Kediri.

Eko juga menjelaskan lebih lanjut, Tol Kediri – Kertosono direncanakan sepanjang 20,7 Kilometer (KM). Tanah yang dibutuhkan mencapai 2.210.774 meter persegi.

Tersebar di 21 desa pada Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Kediri. Khusus untuk wilayah Kediri, proyek tol menyasar Desa Ngablak, Maron, Banyakan, dan, Sendang di Kecamatan Kemudian.

Serta, Desa Bakalan, Kecamatan Grogol, ada juga belasan desa yang lainya terletak di tiga kecamatan, Kabupaten Kediri. Yakni di Sukomoro, Tanjunganom, dan Prambon.

Dari puluhan desa tersebut, menurut Eko pembebasan tanah di Kabupaten Kediri relative berjalan lancar. Bahkan nyaris seluruh aset masyarakat sudah mendapatkan ganti rugi.

Hanya tinggal menyisakan sebagian kecil tanah yang terdampak saja.

Sangat berbeda dengan Kediri, di Nganjuk hampir tanah yang terdampak belum dibebaskan. Pembebasan terhambat penolakan warga pemilik tanah.

“Penolakan warga di Nganjuk ini yang menjadi masalah. Karena sekitar 80 persen tol berada di Nganjuk” Ujarnya dikutip Radar Kediri.

Kondisi tersebut yang menurut Eko membuat presentasi pembebasan lahan Tol Kediri – Kertosono jalan di tempat.

Hingga pertengahan November ini masih kurang dari 10 persen dari tanah yang dibutuhkan.

Melihat progress pembebasan tanah, otomatis pihak PT JNKK tidak berani memulai pekerjaan ini. Sesuai ketentuan, menurut Eko pihaknya baru bisa memulai Pembangunan jalan tol jika pembebasan tanah sudah mencapai 80 persen.